SUARASMR.NEWS – Alarm integritas dibunyikan! Ratusan pejabat pengawas dari seluruh Indonesia merapatkan barisan dalam Forum Komunikasi Kepatuhan Internal (FKKI) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan satu tekad: perang total melawan korupsi.
Dalam forum bertema “Integritas Kukuh, DJP Tangguh” yang digelar di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP Senin lalu, Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, melontarkan seruan keras.
“Kita harus belajar dari peristiwa yang sudah terjadi. Pahami akarnya. Kawal pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan, hingga penindakan yang memberi efek jera dan mengembalikan kerugian negara,” ujar Aminuddin.
Pajak 80% APBN, Integritas Tak Bisa Ditawar: Aminuddin menegaskan, sektor perpajakan padalah urat nadi keuangan negara dengan kontribusi mencapai 80% APBN. Artinya, setiap celah penyimpangan adalah ancaman langsung terhadap pembiayaan program strategis nasional.
“Perpajakan adalah pilar utama APBN. Integritas wajib dijaga agar target penerimaan tercapai,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi conflict of interest akibat interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak. Tanpa standar integritas tinggi, penyalahgunaan kewenangan bisa menjadi bom waktu.
Lebih tajam lagi, ia mengingatkan: “Integritas pegawai adalah fondasi kepercayaan publik dalam sistem self-assessment. Sekali kredibilitas runtuh, kepatuhan wajib pajak bisa anjlok drastis. 410 Pejabat UKI Siap Jadi Garda Moral,” tandasnya.
Sebanyak 410 pejabat pengawas yang mengampu Unit Kepatuhan Internal (UKI) dari seluruh Indonesia hadir dalam forum ini. Mereka diperkuat bersama para Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Paksiapi).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, turun langsung menyapa peserta dan mengingatkan bahwa UKI adalah garda penjaga moral di masing-masing unit kerja. Menurutnya, integritas yang kuat adalah fondasi kokoh yang tak mudah digoyang badai.
“DJP adalah satu keluarga besar. Kita harus saling mengenal dan saling menjaga. Dengan begitu, kita bisa mencegah semua bentuk fraud,” tegas Bimo.
Kolaborasi KPK–DJP: Nol Toleransi Korupsi: Kehadiran KPK dalam forum ini menjadi simbol kuat sinergi antarlembaga. DJP juga menghadirkan Koordinator I Forum Paksiapi Dana Rakca Kementerian Keuangan, Kusuma Santi Wahyuningsih, yang menegaskan bahwa integritas adalah fondasi setiap kebijakan Kementerian Keuangan.
Secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan komitmen tegas: “Kami tidak memberikan toleransi sekecil apa pun terhadap korupsi di DJP.”
Pesan Tegas: Integritas atau Runtuhnya Kepercayaan. Forum ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pesan keras bahwa lembaga pengumpul pajak terbesar di negeri ini sedang memperkuat benteng moralnya.
Karena ketika integritas runtuh, bukan hanya institusi yang hancur. kepercayaan publik ikut ambruk, dan negara yang menanggung akibatnya. Kini, bola ada di tangan seluruh insan pajak. Bertahan dengan integritas, atau terseret arus penyimpangan. (red/hil)
