SUARASMR.NEWS JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mulai memperkuat langkah strategis menghadapi tantangan besar industri media di era digital.
Keduanya sepakat membangun kolaborasi untuk memperkuat ekosistem informasi nasional, meningkatkan literasi publik, sekaligus memperjuangkan keberlangsungan industri pers di tengah dominasi platform digital global.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Ruang Rapat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Akhmad Munir menegaskan, wartawan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menyajikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik tidak boleh ditawar.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah dunia komunikasi. Kini, siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa harus melalui proses jurnalistik yang profesional.
“Di tengah situasi yang serba instan seperti sekarang, siapa pun bisa menjadi wartawan, siapa pun bisa menjadi redaktur, dan siapa pun bisa menjadi produser. Di sinilah pentingnya penguatan kompetensi dan etika wartawan,” tegas Akhmad Munir.
Ia juga menekankan pentingnya membangun koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan insan pers. Bakom RI dinilai memiliki akses terhadap berbagai data dan informasi kebijakan pemerintah yang dapat disalurkan melalui jaringan media secara akurat dan tepat waktu.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang kesimpangsiuran informasi, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang berbasis data dan fakta mengenai kebijakan serta pelaksanaan program pemerintah.
Tak hanya soal kualitas jurnalistik, Akhmad Munir juga menyoroti persoalan serius yang tengah membayangi masa depan industri pers nasional. Pers Indonesia kini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari dominasi perusahaan teknologi global, persaingan bisnis media, hingga perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Salah satu persoalan krusial adalah perjuangan penerapan publisher rights atau hak penerbit. PWI menilai perlindungan terhadap produk jurnalistik harus diperkuat agar media memperoleh kesetaraan nilai ekonomi dengan platform digital yang turut memanfaatkan konten pemberitaan.
“Padahal, yang kita inginkan adalah adanya kesetaraan dalam menentukan nilai ekonomi atas produk jurnalistik. Sementara itu, kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan hal tersebut. Ini merupakan perjuangan panjang,” ujarnya.
Munir menegaskan, keberlangsungan industri pers membutuhkan perhatian dan kehadiran negara. Tanpa ekosistem bisnis yang sehat dan perlindungan yang memadai, media nasional akan semakin berat menghadapi persaingan dengan raksasa teknologi global.
Ia menyebut PWI memiliki modal jaringan organisasi yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia, dengan jumlah anggota hampir 35 ribu wartawan. Kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas distribusi informasi sekaligus meningkatkan literasi masyarakat hingga pelosok daerah.
“DNA PWI adalah organisasi wartawan yang memiliki nilai kejuangan dan perjuangan. PWI dilahirkan oleh wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai perjuangan itu terus kita jaga dan relevansikan hingga masa mendatang,” tandasnya.
Bakom: Era Big Tech dan AI Mengubah Peta Informasi
Sementara itu, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyambut positif peluang kerja sama dengan PWI. Menurutnya, sinergi pemerintah dan insan pers menjadi semakin penting ketika arus komunikasi publik mulai banyak dipengaruhi perusahaan teknologi besar (big tech).
Syahganda menjelaskan, perkembangan media sosial, teknologi big data, algoritma, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi masyarakat.
Bahkan, informasi yang disampaikan melalui media arus utama tidak selalu menjadi perhatian publik. Percakapan di media sosial dapat berkembang dengan arah berbeda karena dipengaruhi algoritma platform digital.
“Sekarang, tren big data tersebut sudah dikombinasikan dengan ChatGPT dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Dunia menjadi semakin canggih,” ungkapnya.
Syahganda mencontohkan pemberitaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi mengenai program tersebut telah disebarluaskan, tetapi isu yang kemudian mendapat perhatian luas di media sosial justru berkaitan dengan kasus keracunan.
Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh algoritma dalam membentuk perhatian dan persepsi publik.
“Itu merupakan dunia baru yang harus kita pahami. Kita tidak bisa melawan kekuatan platform begitu saja,” kata Syahganda.
Kolaborasi PWI dan Bakom RI diharapkan menjadi salah satu langkah untuk menjawab perubahan besar tersebut.
“Tantangannya bukan sekadar mempercepat penyebaran informasi pemerintah, melainkan juga memastikan pers tetap profesional, independen, berdaya secara ekonomi, serta mampu menjalankan fungsi jurnalistik di tengah dominasi teknologi digital,” pungkasnya. (red/ria)
