SUARASMR.NEWS JAKARTA– Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Mabes Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap para tersangka lainnya akan kembali digelar pekan depan.
Sejumlah nama jenderal Polri ikut menjadi sorotan dalam perkara yang mengguncang institusi Bhayangkara tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya belum dapat dilaksanakan karena proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri masih berlangsung.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, seluruh personel yang berstatus terduga pelanggar akan diproses melalui mekanisme sidang kode etik, tanpa terkecuali.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.
Ahrie Sonta Sudah Dipecat
Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution telah lebih dahulu menjalani sidang etik terkait perkara tersebut. Hasilnya, ia dijatuhi sanksi berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela sekaligus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Ahrie disebut melakukan pelanggaran saat menjabat Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Perkara ini semakin menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya disebut dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi belum ditahan.
Dugaan Korban Meluas, Menteri hingga Pengusaha Ikut Disebut
Temuan awal penyidik juga mengindikasikan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain disebut turut menjadi korban, mulai dari para menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Jika temuan tersebut terbukti, perkara ini berpotensi membuka persoalan yang jauh lebih luas, terutama menyangkut dugaan penyalahgunaan akses teknologi, perlindungan privasi, serta keamanan komunikasi para pejabat negara.
Sementara itu, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.
Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah pejabat dan tokoh, di antaranya Kepala Bakom Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BIN M. Herindra, serta Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Meski demikian, penyebutan makar tersebut merupakan pandangan yang disampaikan sejumlah pejabat dan tokoh, bukan dengan sendirinya merupakan kesimpulan hukum atas perkara yang sedang diproses.
Kini, perhatian tertuju pada sidang etik pekan depan. Publik menanti sejauh mana proses pemeriksaan akan mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan dan bagaimana Polri menuntaskan perkara yang menyeret sejumlah jenderal tersebut. (red/akha)
