10 Parpol di Tulungagung Cairkan Banpol Rp4,5 Miliar, PDIP Terima Jatah Terbesar

oleh

SUARASMR.NEWS TULUNGAGUNG – Dana bantuan keuangan partai politik (Banpol) tahun anggaran 2026 di Kabupaten Tulungagung telah tersalurkan 100 persen. Sebanyak 10 partai politik penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp7.000 untuk setiap suara sah hasil Pemilu 2024, dengan total anggaran mencapai Rp4,5 miliar.

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tulungagung, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tidak semua partai politik berhak menerima bantuan tersebut.

banner 930x110

Dana Banpol hanya diberikan kepada partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Tulungagung. Tercatat ada 10 partai yang memenuhi persyaratan dan berhak mencairkan bantuan dari APBD tersebut.

Kesepuluh partai itu adalah PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, NasDem, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, Hanura, dan PPP.

“Ada 10 partai politik yang mendapatkan dana Banpol tahun ini. Itu partai yang berhasil mendapat kursi di DPRD Tulungagung,” kata Budi.

Besaran bantuan tahun ini masih sama seperti 2025, yakni Rp7.000 untuk setiap suara sah. Dengan skema tersebut, PDI Perjuangan menjadi partai penerima Banpol terbesar di Tulungagung.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu berhasil mengamankan 12 kursi di DPRD Tulungagung. Sebaliknya, PPP menjadi penerima dengan alokasi paling kecil karena hanya memperoleh satu kursi.

Wajib 60 Persen untuk Pendidikan Politik

Budi mengungkapkan, total anggaran Banpol sebesar Rp4,5 miliar telah terealisasi sepenuhnya sejak Juli 2026.

Namun, penggunaan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap partai penerima diwajibkan mengalokasikan minimal 60 persen anggaran untuk kegiatan pendidikan politik. Sementara sisanya dapat digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan kesekretariatan.

“Kalau penggunaannya untuk pendidikan politik minimal 60 persen, kemudian bisa juga untuk kegiatan kesekretariatan,” jelasnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara, seluruh partai penerima wajib menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban setelah satu tahun anggaran berjalan.

banner 930x110

Untuk penggunaan dana Banpol tahun anggaran 2026, batas akhir penyampaian laporan ditetapkan pada Januari 2027. Selanjutnya, laporan tersebut akan menjalani pemeriksaan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga :  Komisi XI DPR RI Setujui Penambahan Anggaran Kemenkeu 2026 Jadi Rp52,02 Triliun

“Untuk tahun anggaran 2026 pertanggungjawabannya terakhir di bulan Januari tahun 2027. Setelah itu akan diperiksa oleh BPK langsung,” pungkas Budi. (red/budi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *