SUARASMR.NEWS – Acara tasyakuran dan silaturahmi yang digelar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di awal bulan puasa Sabtu (01/03/2025), di Balai Kota Surabaya menuai kontroversi.
Kritik tajam datang dari berbagai pihak, terutama menyoroti penyelenggaraan acara tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025.
Dosen FISIP Universitas WR Supratman (Unipra) Surabaya, Muthowif, SH, S.Pd.I, MH, menilai acara tersebut sebagai kegiatan seremonial yang tidak urgen dan bertentangan dengan semangat penghematan APBD.
“Itu sangat tidak etis, mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Muthowif, Minggu (02/03/2025).
Muthowif mempertanyakan perlunya panggung mewah dan melibatkan banyak pihak dalam acara yang seharusnya bisa dilakukan secara sederhana, terutama jika tujuan utamanya adalah silaturahmi dan santunan anak yatim.
“Seharusnya Pemkot Surabaya lebih mengutamakan efisiensi anggaran sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada pemborosan yang bertentangan dengan semangat penghematan APBD,” kata Muthowif.
Kritik ini semakin relevan mengingat rencana Pemkot Surabaya untuk berhutang Rp5,6 triliun. Pertanyaannya, apakah prioritas anggaran Pemkot Surabaya sudah tepat? Apakah kegiatan seremonial mewah sejalan dengan upaya efisiensi dan penghematan demi kesejahteraan rakyat?
“Kalau memang niatnya santunan, kenapa tidak dilakukan secara sederhana? Kenapa harus ada panggung megah di Balai Kota?” kritiknya.
Ke depan, transparansi dan perencanaan anggaran yang lebih terukur diharapkan dapat mencegah kontroversi serupa dan memastikan penggunaan APBD benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mendesak agar ada pengawasan lebih lanjut supaya ke depan tidak ada lagi kegiatan seremonial yang tidak sesuai dengan semangat penghematan anggaran negara,” pungkasnya.
Publik berharap ke depannya, pemerintah kota dapat lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, memprioritaskan kebutuhan masyarakat, dan menunjukkan konsistensi antara kebijakan dan tindakan.
Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (red/akha)
