SUARASMR.NEWS – Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat penerimaan negara di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Ekonom Makro ekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai bahwa kenaikan PPN ini krusial untuk menjaga kesehatan fiskal Indonesia. PPN dianggap sebagai instrumen yang relatif stabil dalam memberikan kontribusi pada penerimaan negara.
Berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi, PPN berbasis konsumsi mencakup kegiatan ekonomi yang lebih luas, sehingga lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Meskipun demikian, kenaikan PPN juga membawa sejumlah tantangan, terutama terkait dengan potensi inflasi.
“Peningkatan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN dapat menekan daya beli masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mengantisipasi hal ini dengan strategi yang tepat, seperti menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Riefky, Selasa (5/11/2024).
Riefky juga mencatat bahwa rasio PPN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Filipina, serta di bawah rata-rata global. Hal ini menunjukkan potensi yang belum optimal, dan kenaikan tarif diharapkan bisa membantu meningkatkan stabilitas fiskal.
Namun, Riefky juga memperingatkan bahwa kenaikan PPN dapat berisiko memperburuk tekanan inflasi. Tarif PPN yang lebih tinggi biasanya mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa secara langsung, sehingga meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan.
Ia memprediksi efek ini dapat menjadi tantangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, yang mungkin mengalami penurunan daya beli, sehingga mengarah pada penurunan pengeluaran dan konsumsi konsumen secara keseluruhan.
Meskipun masyarakat berpenghasilan rendah membelanjakan sebagian kecil dari pendapatan mereka untuk barang dan jasa yang dikenai pajak, pengalaman terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan biaya hidup akan sangat membebani rumah tangga ini.
“Skenario ini dapat memperburuk tingkat kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial, mendorong lebih banyak orang ke bawah garis kemiskinan dan semakin membebani kelompok-kelompok rentan,” urainya.
Dampaknya terhadap daya saing juga menjadi perhatian, terutama di sektor-sektor seperti pariwisata. Riefky memprediksi, kenaikan tarif PPN dapat menghalangi pengunjung internasional yang menganggap Indonesia kurang hemat biaya dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.
“Situasi ini juga dapat memengaruhi investasi asing, karena investor sering mencari daerah dengan lingkungan pajak yang lebih menguntungkan. Selain itu, peningkatan biaya produksi yang terkait dengan PPN yang lebih tinggi dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia di pasar global,” imbuhnya.
Selanjutnya, Riefky juga meminta agar pemerintah mewaspadai tantangan pada implementasi kenaikan PPN. Pasalnya, kebijakan ini dapat menyebabkan peningkatan tax avoidance atau tax evasion, terutama di sektor-sektor yang memiliki tingkat informalitas yang tinggi atau pengawasan yang terbatas.
“Risiko ini mengancam melemahkan tujuan pendapatan pemerintah dan mempersulit upaya penegakan hukum, sehingga berpotensi mengimbangi manfaat yang diharapkan dari kenaikan tarif PPN,” jelas Riefky.
Kenaikan PPN 2025 merupakan langkah strategis untuk memperkuat fiskal Indonesia. Namun, pemerintah perlu memperhatikan potensi dampak inflasi dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengantisipasinya. Dengan demikian, kenaikan PPN dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. (red/akha)
