SUARASMR.NEWS JAKARTA – Pencairan restitusi pajak hingga akhir September 2026 turun tajam sebesar 38,08 persen menjadi Rp198,71 triliun, dari Rp320,91 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini menjadi perhatian karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak berkaitan langsung dengan kelancaran arus kas dan modal kerja dunia usaha.
Di tengah pengetatan aturan restitusi, pemerintah meminta percepatan pengembalian pajak bagi industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan likuiditas pelaku usaha tetap terjaga.
Perubahan kebijakan tersebut berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Mei 2026.
Aturan ini mengubah kriteria pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, termasuk menghapus ketentuan yang sebelumnya memberikan fasilitas tersebut kepada pengusaha kena pajak berisiko rendah.
Meski demikian, penurunan pencairan restitusi tidak serta-merta menunjukkan seluruh proses pengembalian pajak mengalami masalah. Realisasi tersebut juga dapat dipengaruhi perubahan kebijakan, waktu penyelesaian pemeriksaan, serta dinamika pengajuan dan pembayaran restitusi.
Namun, penurunan yang cukup besar tetap perlu dievaluasi, terutama untuk memastikan pengawasan pajak tidak menghambat pemenuhan hak wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan.
Pengawasan Diperketat, Hak Wajib Pajak Harus Tetap Terjamin : Pemerintah memiliki alasan untuk memperketat pengawasan restitusi. Sepanjang 2025, restitusi pajak tercatat mencapai Rp361,2 triliun, sedangkan penerimaan pajak neto sebesar Rp1.917,6 triliun.
Besarnya nilai pengembalian tersebut membuat pengawasan terhadap keabsahan transaksi dan perhitungan pajak menjadi penting untuk menjaga penerimaan negara.
Namun, pengawasan harus tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum. Restitusi merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang menjadi hak wajib pajak apabila telah memenuhi ketentuan, bukan sekadar kebijakan yang sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati pemerintah.
Restitusi Tertahan Bisa Ganggu Produksi dan Upah : Bagi dunia usaha, restitusi bukan sekadar persoalan administrasi. Dana yang belum kembali dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membeli bahan baku, membayar pemasok, memenuhi kewajiban upah pekerja, hingga menjalankan rencana investasi.
Dampaknya juga dapat merembet ke pelaku usaha lain dalam rantai pasok, khususnya ketika perusahaan harus mencari tambahan pembiayaan untuk menjaga operasional.
Risiko tersebut lebih besar bagi industri padat karya dan UMKM. Industri padat karya membutuhkan modal kerja untuk mempertahankan produksi dan membayar pekerja, sementara UMKM umumnya memiliki cadangan kas serta akses pembiayaan yang lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar.
Karena itu, instruksi Menteri Keuangan pada 9 Oktober 2026 agar restitusi bagi industri padat karya dan UMKM segera diproses menjadi langkah yang perlu ditindaklanjuti secara konkret.
Percepatan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga likuiditas usaha tanpa mengurangi ketelitian pemeriksaan dan pengawasan pajak.
Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berlangsung tepat waktu, sesuai ketentuan, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Keseimbangan kedua kepentingan ini penting agar kebijakan perpajakan tetap mendukung aktivitas produksi, keberlangsungan usaha, dan pertumbuhan ekonomi. (redaksi)
