SUARASMR.NEWS – Langit birokrasi di Pekalongan mendadak gelap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang Jawa Tengah lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret nama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam pusaran dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi kali ini berkaitan dengan proyek pengadaan.
“Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,” tegasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Namun drama belum berhenti di situ. Sejumlah kantor strategis langsung disegel penyidik KPK, memicu kehebohan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Kantor-Kantor yang Disegel KPK: Kantor Bupati Pekalongan, Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU)
KPK kini berpacu dengan waktu. Sesuai KUHAP, lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
OTT KPK 2026: Tahun “Bersih-Bersih” Tanpa Ampun: Penangkapan Bupati Pekalongan ini menjadi OTT ketujuh KPK sepanjang 2026 sinyal keras bahwa tahun ini menjadi babak “sapu jagat” bagi praktik korupsi di berbagai sektor.
Sebelumnya, KPK telah menggulung sejumlah nama besar: OTT pertama: Dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. OTT kedua: Wali Kota Madiun, Maidi, terseret kasus dugaan pemerasan proyek dan dana CSR. OTT ketiga: Bupati Pati, Sudewo, terkait pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kemudian, OTT keempat: Kasus restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. OTT kelima: Dugaan korupsi impor barang KW, menyeret pejabat Bea Cukai. OTT keenam: Skandal sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok yang menjerat Ketua hingga Wakil Ketua PN Depok.
Kini, Pekalongan menjadi episentrum terbaru gebrakan KPK. Publik Menunggu: Siapa Tersangka Berikutnya? Apakah kasus ini akan membuka “kotak pandora” praktik pengadaan di daerah? Apakah akan ada nama-nama lain yang ikut terseret?
Penyidik masih mendalami apakah penyegelan sejumlah dinas berkaitan langsung dengan proyek pengadaan tertentu atau mengarah pada pola korupsi sistematis.
Satu hal yang pasti: gelombang OTT KPK di 2026 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Masyarakat kini menanti dengan napas tertahan akankah Pekalongan menjadi pintu masuk pengungkapan skandal yang lebih besar? (red/adb)
