SUARASMR.NEWS – Pernyataan Presiden Prabowo yang menyinggung adanya dugaan rekayasa sistematis agar Indonesia tetap gaduh dan miskin memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: siapa sebenarnya aktor di balik kondisi tersebut?
Pertanyaan itu sejatinya tidak harus selalu dijawab dengan mencari sosok misterius di luar negeri atau konspirasi yang jauh dari jangkauan publik.
Terkadang, jawabannya justru lebih dekat dari yang kita bayangkan bahkan mungkin ada di dalam rumah kita sendiri, yakni di ruang-ruang kekuasaan birokrasi dan parlemen.
Realitas politik dan pemerintahan di negeri ini kerap memperlihatkan paradoks yang menyakitkan. Di satu sisi, negara terus berupaya membangun kesejahteraan rakyat melalui berbagai program sosial dan kebijakan pembangunan.
Namun di sisi lain, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta mentalitas rakus sebagian elite justru menjadi penghambat utama tercapainya cita-cita tersebut, dan menjadikan kemiskinan dan kegaduhan di negeri ini.
Kegaduhan yang terus muncul dalam kehidupan berbangsa sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal. Ia lahir dari perilaku elite yang lebih sibuk mempertahankan kepentingan kelompok daripada memikirkan kepentingan rakyat.
Energi bangsa habis untuk konflik politik, polemik kebijakan, dan drama kekuasaan yang tak jarang jauh dari kebutuhan masyarakat.
Ironisnya, di tengah tuntutan rakyat untuk hidup lebih layak, berbagai kebijakan publik terkadang justru menambah beban.
Pajak meningkat, akses layanan kesehatan dipersoalkan, sementara di sisi lain muncul kabar tentang proyek-proyek yang menjadi lahan perebutan keuntungan bagi segelintir pihak.
Kondisi ini menciptakan sebuah ironi sosial: rakyat diminta bersabar menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi sebagian pejabat justru tenggelam dalam kemewahan fasilitas dan kekuasaan.
Ketika integritas melemah, jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai peluang untuk mengakumulasi keuntungan pribadi.
Padahal dalam perspektif hukum dan tata negara, setiap rupiah yang dikorupsi bukan sekadar kerugian finansial negara. Ia adalah ancaman nyata terhadap masa depan bangsa.
Korupsi memperlemah kepercayaan publik, merusak sistem pemerintahan, dan memperlambat laju pembangunan yang seharusnya dinikmati seluruh rakyat.
Sejarah menunjukkan bahwa kehancuran sebuah bangsa jarang dimulai dari serangan luar. Ia lebih sering dimulai dari kerusakan moral di dalam negeri sendiri ketika nilai integritas digantikan oleh keserakahan, dan kepentingan publik dikalahkan oleh ambisi pribadi.
Karena itu, jika kita benar-benar ingin menjawab pertanyaan tentang siapa yang membuat negeri ini gaduh dan rakyatnya tetap bergulat dengan kemiskinan, maka refleksi jujur harus dimulai dari dalam sistem kekuasaan itu sendiri.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun potensi tersebut hanya akan menjadi slogan jika tidak disertai dengan komitmen nyata untuk membersihkan praktik korupsi, memperkuat integritas pejabat publik, dan mengembalikan politik pada tujuan utamanya melayani rakyat.
Pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh siapa yang paling pandai membuat narasi, melainkan oleh siapa yang paling berani menjaga amanah. (red/arif)
