SUARASMR.NEWS – Di tengah berbagai kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat, Presiden Prabowo Subianto semestinya menunjukkan keteladanan dalam penggunaan uang negara.
Rakyat hari ini dipaksa hidup hemat, pemerintah daerah mengalami pemangkasan anggaran, sementara berbagai persoalan mendasar seperti jalan rusak, sekolah yang memprihatinkan, rendahnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya keresahan sosial masih menjadi pemandangan sehari-hari.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan mengapa setiap kunjungan luar negeri presiden selalu melibatkan rombongan dalam jumlah besar dan menggunakan fasilitas yang terkesan mewah.
Jika pemerintah terus menggaungkan efisiensi anggaran, maka prinsip tersebut seharusnya dimulai dari lingkaran kekuasaan tertinggi, bukan hanya dibebankan kepada daerah dan masyarakat.
Rakyat tidak membutuhkan pencitraan efisiensi. Rakyat membutuhkan bukti nyata. Ketika anggaran dipangkas dengan alasan penghematan, tetapi pada saat yang sama publik menyaksikan perjalanan luar negeri yang menghabiskan biaya besar, maka yang muncul adalah kesan adanya standar ganda dalam pengelolaan keuangan negara.
Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah program unggulan pemerintah justru menuai berbagai kritik dan persoalan di lapangan. Program Makan Bergizi Gratis menghadapi berbagai keluhan terkait kualitas dan pengelolaan anggaran.
Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah daerah juga menimbulkan polemik. Sementara itu, persoalan narkoba, perjudian online, pinjaman online, pengangguran, dan melemahnya daya beli masyarakat belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Di tengah kondisi seperti itu, rakyat tentu bertanya: apakah pemerintah benar-benar mendengar suara mereka? Apakah Presiden Prabowo memahami kegelisahan masyarakat yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya? Ataukah pemerintah lebih sibuk membangun citra keberhasilan dibanding menyelesaikan masalah yang nyata di hadapan rakyat?
Seorang presiden bukan hanya dituntut mampu berbicara tentang efisiensi, tetapi juga wajib memberikan teladan dalam menjalankannya. Seorang presiden bukan hanya dituntut aktif melakukan diplomasi internasional, tetapi juga harus peka terhadap suara rakyat yang memilihnya.
Kekuasaan yang terlalu jauh dari penderitaan rakyat lambat laun akan kehilangan kepekaan. Dan ketika kepekaan itu hilang, yang tersisa hanyalah jarak antara penguasa dan rakyatnya.
Presiden Prabowo masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar berpihak kepada rakyat. Namun pembuktian itu tidak cukup dengan pidato dan slogan.
Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang konsisten, pengelolaan anggaran yang transparan, serta kesediaan untuk hidup lebih sederhana di tengah kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak menilai seorang pemimpin dari banyaknya perjalanan luar negeri yang dilakukan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. (red/SHE)
Penulis: Saiful Huda, lawyer, Aktivis 98.
