SUARASMR.NEWS – Wacana penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai memantik perdebatan panas di kalangan warga nahdliyin.
Di tengah belum dipastikannya lokasi resmi muktamar, usulan menggelar hajatan akbar NU di pusat pemerintahan baru Indonesia itu disebut-sebut bisa menjadi momentum sejarah monumental bagi NU dan NKRI.
Gagasan tersebut disampaikan Purwanto M Ali yang menilai NU memiliki peluang besar mencatat sejarah baru jika Muktamar ke-35 digelar di IKN.
Menurutnya, NU dapat tampil sebagai pelopor dukungan terhadap pembangunan Indonesia sentris yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Kalau NU ingin membuat sejarah besar yang dikenang rakyat Indonesia, maka IKN layak dipertimbangkan sebagai lokasi muktamar,” ujar Purwanto, Minggu (10/5/2026).
Ia menilai fasilitas di kawasan IKN sangat memadai untuk menampung ribuan peserta muktamar. Bahkan, pembukaan acara disebut bisa digelar megah di pelataran Istana Negara IKN.
“Tempat perkemahan luas, gedung kementerian bisa dipakai sidang komisi, rusun ASN bisa dimanfaatkan untuk penginapan peserta. Tinggal menambah armada transportasi,” katanya optimistis.
Tak hanya itu, Purwanto juga membayangkan Muktamar NU di IKN akan menjadi simbol spiritual dan nasionalisme sekaligus.
Ia mengusulkan digelarnya istighotsah kebangsaan demi keselamatan Indonesia di pusat ibu kota baru tersebut. “NU akan memuliakan IKN, dan itu akan tercatat dalam sejarah Nusantara,” tegasnya.
Hingga kini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum memutuskan lokasi resmi Muktamar ke-35.
Ketua Panitia Pelaksana, Drs H Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyebut berbagai daerah masih dalam tahap kajian dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana.
Sejumlah daerah diketahui sudah terang-terangan mengajukan diri menjadi tuan rumah. Mulai dari Situbondo, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Surabaya, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Namun, wacana IKN ternyata tidak sepenuhnya diterima. Gelombang penolakan mulai bermunculan dari sejumlah kader dan warga NU yang menilai muktamar seharusnya kembali ke akar tradisi pesantren.
“NU saat ini butuh konsolidasi, bukan selebrasi,” tegas Khoiron, warga NU asal Jombang.
Ia menilai konflik internal PBNU yang masih berkepanjangan seharusnya menjadi prioritas penyelesaian, bukan justru menggelar muktamar di lokasi yang dianggap terlalu simbolik dan jauh dari kultur pesantren.
“NU lahir dari pesantren, maka muktamar semestinya berada di pesantren,” ujarnya.
Penolakan serupa datang dari mantan pengurus GP Ansor Jombang, Drs H Abd Kholiq. Ia menilai daerah-daerah berbasis pesantren lebih layak dan memiliki nilai historis yang kuat bagi NU.
“Jombang siap, Lirboyo juga siap. Surabaya dan NTB juga punya fasilitas memadai. Jadi tidak perlu ke IKN, karena barokahnya lebih terasa dari pesantren,” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan muktamar di lingkungan pesantren akan membawa NU kembali pada ruh perjuangan para pendiri organisasi.
Di tengah tarik-ulur lokasi muktamar, nama Surabaya disebut menjadi kandidat kuat. Ketua Umum Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN), Muhamad Didi Rosadi, menyebut Kota Pahlawan memiliki dua modal utama: sejarah dan kesiapan teknis.
Ia mengungkapkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bahkan sudah pernah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah sejak 2021 lalu.
“Kalau Muktamar NU digelar di Surabaya, dukungan Pemkot dan Pemprov Jatim pasti total,” ujarnya.
Didi juga menyinggung keberhasilan Jawa Timur menjadi tuan rumah berbagai agenda besar NU, mulai dari Satu Abad NU di Sidoarjo, Kongres Muslimat NU, hingga Mujahadah Kubro yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
Kini publik NU menanti keputusan akhir PBNU, apakah Muktamar ke-35 akan mencetak sejarah baru di IKN, atau kembali digelar di jantung tradisi pesantren yang selama ini menjadi rumah besar nahdliyin. (red/akha)
