SUARASMR.NEWS – Rencana pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah wilayah Papua memicu sorotan tajam.
TNI Angkatan Darat melalui Kodam XVII/Cenderawasih mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang dinilai berpotensi memecah situasi sosial dan keamanan di Bumi Cenderawasih.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto menegaskan, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi, terutama terhadap konten visual yang belum melalui proses sensor resmi negara.
“Kami mengajak warga untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” tegas Tri Purwanto dalam keterangannya di Jakarta, dikutip suarasmr.news, Sabtu (16/5//2026).
Pernyataan itu muncul di tengah ramainya pembahasan mengenai pemutaran film dokumenter tersebut di sejumlah titik di Papua.
Kodam menilai, setiap film yang dipertontonkan secara luas wajib mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).
Menurut Kapendam, pemutaran film tanpa sertifikasi resmi di ruang publik dinilai tidak tepat dan berpotensi memunculkan polemik baru di tengah masyarakat Papua yang saat ini disebut tengah fokus pada pembangunan dan stabilitas wilayah.
Tak hanya itu, TNI juga mengingatkan bahaya narasi visual yang dianggap tendensius dan tidak melalui verifikasi otoritas berwenang. Konten seperti itu dikhawatirkan memicu kesalahpahaman hingga mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.
“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua,” ujar Tri.
Kodam XVII/Cenderawasih memastikan pihaknya terus memantau perkembangan situasi guna menjaga ketertiban umum. TNI juga mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, hingga seluruh elemen warga Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.
Di sisi lain, Kapendam menegaskan kehadiran TNI di Papua bukan semata soal pengamanan. Menurutnya, prajurit TNI selama ini juga aktif menjalankan berbagai program sosial mulai dari layanan kesehatan gratis, pendidikan anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum, hingga pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan.
“TNI hadir bersama rakyat Papua melalui pendekatan humanis demi terciptanya Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” pungkasnya. (red/akha)
