SUARASMR.NEWS JAKARTA – Alarm kenaikan harga pangan kembali berbunyi. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Perum Bulog dan seluruh pemerintah daerah bergerak cepat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif.
Hal tersebut dilakukan pemerintah guna meredam lonjakan harga beras dan minyak goreng yang mulai menekan daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa langkah pengendalian harus dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia agar inflasi pangan tidak semakin meluas.
“Kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara hybrid di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Data Kemendagri menunjukkan kondisi yang patut diwaspadai. Hingga pekan keempat Juli 2026, harga beras mengalami tekanan di 152 kabupaten/kota, sementara harga minyak goreng meningkat di 109 kabupaten/kota.
“Angka tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas pangan nasional membutuhkan langkah cepat dan terukur,” ujar Tomsi Tohir menegaskan.
Tomsi mengungkapkan, pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa Gerakan Pangan Murah mampu meredam gejolak harga secara signifikan. Melalui operasi pasar yang masif, jumlah daerah terdampak lonjakan harga pernah ditekan hingga tinggal sekitar 50 daerah.
Tak hanya beras dan minyak goreng, Kemendagri juga menyoroti tingginya disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer.
Selisih harga yang terlalu lebar dinilai mengindikasikan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang perlu diawasi secara ketat agar masyarakat tidak menjadi korban mahalnya harga kebutuhan pokok.
Karena itu, Kemendagri mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi pangan agar harga tetap wajar dan pasokan tersedia di seluruh wilayah.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya telah menyiapkan Gerakan Pangan Murah yang akan dimulai pada awal Agustus 2026.
Program tersebut akan digelar secara serentak di berbagai daerah dengan fokus utama menyediakan beras bagi masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap operasi pasar besar-besaran ini mampu menjaga stabilitas harga menjelang perayaan Hari Kemerdekaan, sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa terbebani lonjakan harga pangan. (red/ria)
