SUARASMR.NEWS JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melontarkan peringatan keras terhadap siapa pun yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Tidak ada kompromi, termasuk jika pelakunya berasal dari tubuh Polri sendiri.
Di tengah gejolak internal Korps Bhayangkara akibat terbongkarnya kasus dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, Suyudi menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa sekaligus institusi kepolisian.
Pernyataan tegas itu disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi.
Ia menilai, aksi penyadapan terhadap pemimpin tertinggi negara bukan sekadar pelanggaran prosedur hukum, melainkan tindakan serius yang berpotensi mencederai kehormatan institusi dan kewibawaan negara.
Tak Ada Perlindungan bagi Oknum Polri
Suyudi memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti terlibat. Bahkan, anggota internal Polri sekalipun akan menghadapi tindakan tegas sesuai ketentuan hukum.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tandasnya.
Ia juga menegaskan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba mencederai kedaulatan negara.
“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda-red) harus di belakang saya,” sambungnya.
Skandal Penyadapan Justru Disebut Memperkuat Persatuan
Di balik insiden yang mengguncang internal Polri tersebut, Suyudi melihat adanya hikmah. Menurutnya, peristiwa ini justru memunculkan solidaritas masyarakat yang sebelumnya terbelah dalam perdebatan di media sosial.
Ia menilai masyarakat kini memiliki kesadaran bersama untuk menjaga kehormatan pemimpin negara dari tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan.
Suyudi pun menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan muruah Presiden sebagai simbol negara.
Mantan Kapolda Banten itu sekaligus mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat memperkuat persatuan, menjaga silaturahmi, serta mengawal konsolidasi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Tidak ada kata terlambat, mari kita maju, mari kita bersatu untuk negara, untuk kesatuan Indonesia. Masih banyak PR kita yang perlu dibenahi. Tapi yakinlah, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045, karena kita kuat, karena kita solid,” pungkasnya.
Empat Perwira Tinggi Terseret, Dugaan Penyadapan Berlangsung Dua Tahun
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka disebut merupakan perwira tinggi Polri yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.
Dugaan perbuatan tersebut berlangsung sepanjang 2025–2026.
Penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan kepentingan proses penegakan hukum.
Tak berhenti di situ, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dalam perkembangan penanganan perkara, tersangka LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka SU belum dapat ditahan karena masih dalam kondisi sakit.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas institusi kepolisian. Publik menanti sejauh mana pengusutan dilakukan, siapa saja yang terlibat, serta apakah seluruh dugaan pelanggaran akan dibongkar hingga tuntas.
Pesan Kapolri sudah jelas, tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk mereka yang berada di dalam institusi Polri sendiri. (red/akha)
