SUARASMR.NEWS SIDOARJO – Harapan sekitar 230 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, untuk mendapatkan ruang usaha melalui kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan KH Ali Mas’ud, kawasan Taman Tara hingga depan Transmart Sidoarjo, belum menemui titik terang.
Bupati Sidoarjo Subandi belum memberikan izin penyelenggaraan CFD di kawasan tersebut. Alasannya, penutupan jalan dikhawatirkan memicu kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Dalam audiensi bersama perwakilan warga Pagerwojo di Ruang Transit Pendapa Delta Wibawa, Jumat (13/11), Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo masih memprioritaskan penataan CFD yang selama ini berlangsung setiap Minggu pagi di kawasan Alun-alun Sidoarjo.
Menurutnya, penambahan lokasi CFD di kawasan yang berdekatan dengan pusat aktivitas masyarakat berpotensi menimbulkan kepadatan baru.
“Bukan menolak. Kita fokuskan Car Free Day di alun-alun. Kalau Pagerwojo juga ada Car Free Day, tentu akan terjadi kepadatan. Ada kemacetan, dan itu yang harus kita antisipasi,” tegas Subandi.
Ia mengatakan pemerintah masih melakukan pembenahan fasilitas CFD Alun-alun, mulai dari penataan parkir hingga kios-kios pedagang. Pemkab ingin memastikan para PKL dan pelaku UMKM mendapatkan ruang usaha yang tertata sekaligus memperoleh penghasilan maksimal.
Subandi juga menyebut sejumlah wilayah lain, termasuk Kemiri, telah mengajukan permohonan serupa. Namun, setiap usulan harus melalui kajian agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Di balik usulan CFD Pagerwojo, ternyata terdapat keluhan pedagang mengenai biaya lapak di CFD Alun-alun Sidoarjo yang berkisar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu. Biaya tersebut dinilai cukup memberatkan bagi pedagang kecil yang penghasilannya tidak menentu.
Perwakilan warga Pagerwojo, Bramada Pratama Putra, mengungkapkan usulan CFD tersebut muncul setelah warga menampung aspirasi para pelaku UMKM. Dari hasil pertemuan, tercatat sekitar 230 warga ber-KTP Pagerwojo berminat mendapatkan tempat berjualan.
Menurut Bramada, biaya lapak menjadi salah satu persoalan yang dirasakan pedagang, terutama ketika omzet penjualan tidak sebanding dengan pengeluaran.
“Namanya pedagang, penghasilannya tidak tentu. Kalau sehari hanya mendapatkan Rp100 ribu, kemudian harus membayar biaya lain-lain, termasuk Rp20 ribu untuk lapak, tentu terasa berat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keinginan warga menghadirkan CFD di Pagerwojo bukan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu, melainkan murni sebagai upaya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Warga juga sempat berharap adanya relokasi pedagang dari kawasan Alun-alun ke Jalan KH Ali Mas’ud berdasarkan surat tertanggal 2 November. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.
Meski belum mendapatkan persetujuan, warga Pagerwojo mengaku tidak akan berhenti mencari solusi. Mereka bahkan membuka opsi penggunaan jalan desa atau lokasi lain yang dinilai lebih aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
“Kami bisa mencari solusi lain. Mungkin ditempatkan di jalan desa atau lokasi lain. Yang terpenting, saudara-saudara kami yang menggantungkan penghasilan dari UMKM tetap memiliki tempat untuk berjualan,” kata Bramada.
Sementara itu, Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudhi Anugrah Putra menyatakan usulan CFD Pagerwojo masih membutuhkan evaluasi dan survei lapangan. Kajian tersebut terutama menyangkut rekayasa lalu lintas serta potensi kemacetan apabila jalan ditutup untuk aktivitas masyarakat.
Pihaknya memastikan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan komprehensif agar kegiatan ekonomi warga dapat berjalan tanpa mengganggu mobilitas pengguna jalan.
“Kami dari Satlantas Polresta Sidoarjo masih membutuhkan waktu untuk memastikan semuanya bisa berjalan lancar. Kebijakan yang diambil nantinya tentu sudah melalui kajian komprehensif untuk kepentingan bersama,” jelasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Budi Basuki, Kepala Satpol PP Yani Setyawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Arif Mulyono, serta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Mochammad Hudori.
Kini, harapan 230 pelaku UMKM Pagerwojo masih menggantung. Warga membutuhkan kepastian lokasi berjualan, sementara pemerintah masih mempertimbangkan dampak lalu lintas. Tantangannya, bagaimana menghadirkan ruang ekonomi bagi pedagang kecil tanpa menambah persoalan kemacetan di Sidoarjo. (red/akha)











