SUARASMR.NEWS – Pemerintahan Prabowo Subianto yang resmi dilantik pada Oktober 2024 lalu, telah memasuki usia 120 hari kerja dalam masa kepemimpinannya. Salah satu janji terkonyol Prabowo ialah, katanya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 8% dalam masa pemerintahannya, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui investasi, konsumsi, dan komoditi ekspor.
Namun, bualan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% itu tak ubahnya seperti kentut , di mana dalam periode awal ini, kinerja kabinetnya menuai beragam kritik tajam terutama terkait dengan komposisi kabinet yang super buncit dan minimnya hasil nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perputaran uang, serta daya beli masyarakat.
Bahkan, data terbaru menunjukkan inflasi Indonesia pada Januari 2025 mencapai 0,7%, yang meskipun masih di bawah batas aman inflasi negara berkembang (3-5% per tahun) menimbulkan kekhawatiran jika tren ini berlanjut tanpa kebijakan yang efektif.
Prabowo dengan optimisnya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sebuah angka yang ambisius mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir rata-rata hanya berkisar 4,3% saja. Dalam teori “creative destruction,” dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan hanya dapat dicapai melalui inovasi, investasi dalam teknologi, dan restrukturisasi ekonomi.
Schumpeter berpendapat bahwa peran wirausaha dan investasi swasta sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, dalam 120 hari pertama pemerintahan Prabowo, kabinetnya belum menunjukkan langkah konkret untuk mendorong investasi swasta atau inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas.
Menurut Bank Dunia, dalam laporan “Funding Vision 2045,” menyarankan kombinasi stimulus permintaan dan reformasi struktural untuk mencapai target pertumbuhan 8% tanpa memicu inflasi berlebihan. Sayangnya, fokus pemerintah tampaknya masih terpecah, dan tidak ada tanda-tanda reformasi struktural yang signifikan.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11%, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat akibat inflasi “terkendali”, stimulus pemerintah, dan pembatalan kenaikan P9PN untuk sebagian besar barang dan jasa.
Sedangkan Asian Development Bank (ADB), memproyeksikan pertumbuhan 5% namun, target 8% yang dicanangkan Prabowo dianggap sulit tercapai dalam waktu dekat tanpa tercapai.
Nah masalahnya, Program besar seperti MBG dan pembangunan IKN membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan rasio pajak yang rendah (10-11% dari PDB) dan ruang fiskal yang sempit, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara atau yang lebih buruk yaitu dengan menambah utang, yang dapat meningkatkan risiko fiskal jangka menengah.
Kinerja Kabinet Prabowo dalam 120 hari pertama, menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan janji pertumbuhan ekonomi 8% serta kesejahteraan rakyat. Kabinet yang buncit, minimnya kebijakan ekonomi yang signifikan, serta tekanan inflasi menjadi salah dua indikator yang menunjukan bahwa, pemerintah perlu segera melakukan perubahan strategis.
Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata melalui kebijakan yang efisien, inklusif, dan berorientasi pada hasil, agar visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi slogan, tetapi realitas yang dirasakan oleh seluruh rakyat. (red/mahsus)
