SUARASMR.NEWS – Akses pembiayaan dari Pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan masyarakat dan para praktisi.
Seorang praktisi pajak Petrus Loyani, SH, MH, MBA, dalam sebuah pernyataan video menegaskan bahwa porsi kredit yang disalurkan kepada sektor UMKM di Indonesia masih tergolong sangat kecil dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Kuota kredit untuk UMKM masih sangat kecil,” tegasnya, seraya menyoroti ketimpangan akses pembiayaan antara pelaku usaha besar dan sektor mikro.
Ia menjelaskan, keterbatasan akses kredit membuat banyak pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, hingga bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
“Padahal, sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Petrus dalam pernyataannya dikutip suarasmr.news, Jumat (24/4/2026).
Selain itu, ia juga mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk lebih proaktif dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dengan skema yang lebih fleksibel dan ramah bagi pelaku usaha kecil.
Menurut Petrus yang juga menjabat sebagai Direktur Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia (AHBI) ini, dukungan pembiayaan yang kuat akan mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pemerintah sendiri diharapkan dapat memperluas kebijakan afirmatif, termasuk insentif dan jaminan kredit, agar sektor UMKM tidak terus tertinggal dalam akses permodalan.
“Dengan tantangan ekonomi global yang masih dinamis, penguatan sektor UMKM dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” ujarnya. (red/akha)
