SUARASMR.NEWS – Penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK telah memicu beragam interpretasi. Jubir PDIP, Mohamad Guntur Romli, menuding tindakan tersebut sebagai upaya pengalihan isu dari nominasi Jokowi dalam daftar tokoh paling korup versi OCCRP.
“Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024,” kata Guntur, saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2025).
Guntur menyatakan bahwa Jokowi merasa terganggu dan marah atas nominasi tersebut, sehingga penggeledahan rumah Hasto dianggap sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian publik. Ia juga menuding adanya pengerahan buzzer untuk mendiskreditkan OCCRP.
“Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi,” ungkap Guntur.
Ia juga mengatakan, pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya.
Sementara itu, kuas hukum Hasto, Johannes Tobing, mengkonfirmasi hasil penggeledahan KPK hanya berupa satu flashdisk dan sebuah buku kecil. “Cuma dapat satu flashdisk sama buku kecil tulisannya dari Mas Kusnaidi, itu aja,” kata Johannes Tobing seusai mendampingi penyidik saat penggeledahan.
Johannes mengatakan, saat penggeledahan, penyidik dan dirinya sempat melihat isi flashdisk yang disita. Dia mengatakan, penyidik menduga isi dari barang tersebut ada keterkaitan dengan kasus yang kini sedang ditangani.
“Kami terima dari laporan penyitaan barang hanya dua itu, menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan terhadap Harun Masiku, tentu (lihat isi flashdisk), karena semua yang mereka sita kami saksikan semua, kita sejauh ini enggak tahu apa isinya, menurut mereka ada (keterkaitannya),” ungkapnya.
Informasi yang terbatas ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai tujuan sebenarnya dari penggeledahan tersebut. Apakah memang ada kaitan antara penggeledahan dan nominasi Jokowi, atau ini hanya sebuah kebetulan?
Peristiwa ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Publik perlu informasi yang lebih lengkap dan obyektif untuk dapat menilai kebenaran klaim dari berbagai pihak yang terlibat.
Kejelasan informasi akan membantu mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Peristiwa ini, bagaimanapun, menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan hukum di Indonesia. (red/akha)
