SUARASMR.NEWS – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung, Winarno, melontarkan peringatan keras kepada Bappeda agar tidak lagi bekerja lamban dalam merealisasikan program yang telah tertuang dalam APBD 2026.
Ia menegaskan, percepatan pelaksanaan kegiatan harus segera dilakukan demi menghindari terulangnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dalam jumlah besar seperti tahun sebelumnya.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, seluruh program yang telah disahkan dalam APBD 2026, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, wajib segera dieksekusi tanpa menunggu berlarut-larut karena alasan administratif.
“Kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD 2026 khususnya untuk kepentingan umum, jangan sampai tidak terserap dan menjadi Silpa,” tegas Winarno, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai, pola kerja yang lamban berpotensi menghambat laju pembangunan daerah, terutama sektor infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Jalan, fasilitas umum, hingga proyek pelayanan publik disebut tidak boleh kembali tersendat akibat lemahnya percepatan anggaran.
Winarno juga menyoroti rendahnya realisasi pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 yang dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
DPRD, kata dia, akan memperketat fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus mulai bergerak sejak awal tahun anggaran 2026 tanpa alasan keterlambatan administratif,” ujarnya.
Komisi D DPRD Tulungagung pun menyatakan siap mendukung penuh langkah percepatan yang dilakukan Bappeda, terutama untuk program infrastruktur dasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
“Prinsipnya kami support Bappeda melakukan percepatan terutama kegiatan yang menyangkut infrastruktur dasar masyarakat,” pungkasnya. (red/budi)
