SUARASMR.NEWS – Pemerintah resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Kebijakan penghematan jumbo senilai Rp67 triliun itu disebut sebagai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki efisiensi dan tata kelola program unggulan nasional tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemangkasan anggaran bukan berarti mengurangi manfaat program bagi masyarakat, terutama jutaan pelajar penerima bantuan makan bergizi.
“Presiden sedang menghitung skema penghematan terbaik tanpa mengganggu efektivitas program dalam memberi makan murid-murid sekolah,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Dana tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan mendukung operasional 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Purbaya juga memberi sinyal bahwa pemerintah masih membuka peluang melakukan efisiensi lanjutan terhadap program MBG. Fokus utama saat ini adalah memperbaiki manajemen pelaksanaan dan pola belanja Badan Gizi Nasional (BGN) agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Di tengah langkah penghematan itu, belanja negara justru melonjak signifikan. Hingga akhir April 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen dibanding periode sebelumnya. Angka tersebut setara 28,2 persen dari total target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat menjadi motor utama kenaikan tersebut dengan pertumbuhan mencapai 51,1 persen atau senilai Rp826 triliun. Dari jumlah itu, belanja kementerian/lembaga (K/L) menembus Rp400,5 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp425,5 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara juga mengalami kenaikan sebesar 13,3 persen menjadi Rp918,4 triliun. Meski demikian, APBN hingga 30 April 2026 masih mencatat defisit sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (red/hil)
