SUARASMR.NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan lima tuntutan yang disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan siap mendengar kritik dari kalangan mahasiswa.
Yusril menegaskan perbedaan pandangan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah, kata dia, tetap menjamin kebebasan berpendapat selama disampaikan secara bertanggung jawab dan didukung kajian yang kuat.
Lima tuntutan utama yang diusung BEM SI mencakup: Penghentian pemborosan APBN, Penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Penghentian militerisasi di ranah sipil. Serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah yang dinilai meresahkan publik.
Sorotan utama dalam audiensi tertuju pada program MBG. Yusril secara khusus meminta penjelasan terkait tuntutan tersebut dan memperoleh klarifikasi bahwa mahasiswa tidak menghendaki penghentian total program, melainkan pembenahan tata kelola agar manfaatnya semakin optimal dan tepat sasaran.
Menurut Yusril, pemerintah menyadari pentingnya program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan.
Karena itu, setiap masukan untuk memperbaiki pelaksanaannya akan menjadi perhatian serius pemerintah.
“Jika yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola MBG, saya yakin pemerintah akan melakukannya,” tegas Yusril.
Ia memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan dirangkum dalam laporan resmi kepada Presiden Prabowo. Audiensi tersebut dinilai menjadi jembatan komunikasi strategis antara pemerintah dan mahasiswa di tengah berbagai isu kebijakan yang menjadi perhatian publik.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu sekaligus menegaskan bahwa ruang kritik tetap terbuka, sementara pemerintah dan mahasiswa berupaya membangun dialog konstruktif demi melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. (red/hil)
