SUARASMR.NEWS – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi memastikan anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat dan tidak bocor akibat praktik korupsi.
Sebelum bertolak melakukan kunjungan kerja dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Gibran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi penyimpangan dalam program strategis nasional tersebut.
“Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan yang paling penting terbebas dari praktik korupsi,” tegas Gibran.
Menurut Wapres, pembenahan tata kelola MBG menjadi langkah krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Ia menilai transparansi, pengawasan ketat, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Tak hanya MBG, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada kalangan mahasiswa yang aktif memberikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Ia menilai aspirasi yang disampaikan secara damai merupakan energi positif bagi proses perbaikan kebijakan nasional.
“Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi,” ujar Wapres.
Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah, Gibran bahkan mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama untuk ikut dalam kunjungan kerja dan melihat langsung implementasi program prioritas pemerintah di daerah.
Mereka berasal dari Universitas Pelita Harapan, Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).
Kunjungan kerja yang berlangsung pada 18–21 Juni 2026 akan menyasar lima provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Agenda ini bertujuan memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan pengawasan yang diperketat dan keterlibatan publik yang semakin luas, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. (red/ria)
