SUARASMR.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membuat gebrakan. Operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Gatut Sunu Wibowo kini berbuntut panjang bahkan hingga ke gerbang Pendopo Kabupaten Tulungagung yang mendadak “membisu” dan tertutup rapat!
Pantauan suarasmr.news, sejak Jumat (10/4/2026) petang, suasana di pusat kekuasaan Kabupaten Tulungagung berubah drastis. Gerbang utama pendopo yang biasanya terbuka lebar menyambut warga kini terkunci tanpa kompromi.
Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada hiruk pikuk warga saat car free day (CFD). Semuanya seolah berhenti seketika. Warga pun dibuat kecewa.
Salah satu pengunjung yang datang bersama keluarganya, mengaku kaget saat mendapati gerbang masih tertutup rapat. “Biasanya sudah dibuka pagi, tapi sekarang masih tertutup,” keluhnya.
Pendopo yang selama ini menjadi ruang publik favorit tempat rekreasi, interaksi sosial, hingga menikmati kebun binatang mini kini berubah menjadi kawasan tertutup penuh tanda tanya. Tanpa penjelasan resmi, penutupan ini memicu kegelisahan masyarakat.
Di balik penutupan misterius itu, terkuak fakta mengejutkan. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp335,4 juta yang diduga bagian dari praktik pemerasan besar-besaran.
Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap dugaan aliran dana fantastis mencapai Rp2,7 miliar dari total permintaan Rp5 miliar. Uang itu disebut-sebut diminta kepada sedikitnya 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga miliaran rupiah.
Tak hanya itu, praktik ini diduga dilakukan secara sistematis baik secara langsung maupun melalui perantara, termasuk ajudan bernama Dwi Yoga Ambal yang kini ikut terseret sebagai tersangka.
Kini, bukan hanya kasus hukumnya yang menjadi sorotan, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat. Penutupan pendopo tanpa kejelasan dianggap sebagai bentuk minimnya transparansi, sekaligus “hukuman tak langsung” bagi warga yang kehilangan akses ruang publik.
Warga berharap, di tengah badai skandal ini, pemerintah tetap hadir memberikan kepastian. Sebab bagi masyarakat, pendopo bukan sekadar bangunan melainkan ruang hidup yang tak seharusnya ikut “dikunci” oleh krisis kekuasaan. (red/aden)
