Ironi Negeri Muslim Terbesar yang Terjebak Korupsi dan Bayang-Bayang Otoritarianisme
Oleh: Ahmad Effendy Choirie
SUARASMR.NEWS – Indonesia selama ini dielu-elukan sebagai negeri “gemah ripah loh jinawi”, tanah yang subur, laut yang luas, hutan yang kaya, dan perut bumi yang dipenuhi emas, nikel, batu bara, hingga minyak dan gas.
Negeri ini juga menyandang predikat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu demokrasi terbesar di planet ini. Namun di balik segala kebesaran itu, tersimpan ironi yang terus mengusik nurani bangsa.
Mengapa negeri yang begitu kaya justru masih dipenuhi kemiskinan?
Mengapa bangsa yang religius justru tenggelam dalam korupsi?
Dan mengapa demokrasi yang diagung-agungkan perlahan menghadirkan wajah kekuasaan yang semakin represif?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar kritik politik. Ini adalah alarm moral bagi masa depan Indonesia. Negeri Kaya Raya, Tetapi Rakyat Tetap Susah
Indonesia memiliki hampir semua syarat menjadi negara maju. Kekayaan alam melimpah, jumlah penduduk besar, posisi strategis, serta bonus demografi yang luar biasa. Namun realitas di lapangan berkata lain.
Kemiskinan masih menghantui. Ketimpangan sosial makin tajam. Rakyat kecil semakin terjepit di tengah mahalnya kebutuhan hidup.
Masalah terbesar Indonesia bukan terletak pada kurangnya sumber daya, melainkan pada siapa yang menguasainya.
Kekayaan negeri ini lebih banyak dinikmati segelintir elite ekonomi dan politik. Tambang dieksploitasi besar-besaran, tetapi masyarakat di sekitar wilayah tambang tetap hidup dalam kemiskinan.
Hutan dibabat demi investasi, sementara masyarakat adat kehilangan tanah dan ruang hidupnya. Laut Indonesia kaya raya, tetapi nelayan tetap berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Rakyat akhirnya hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Lebih tragis lagi, kebocoran anggaran akibat korupsi, mafia pajak, rente politik, hingga proyek-proyek yang sarat mark up membuat kekayaan negara seolah menguap tanpa bekas.
Negara yang kaya akhirnya hanya memperkaya kelompok tertentu. Pembangunan pun sering kali hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, gedung pencakar langit, dan jalan tol.
Padahal kesejahteraan sejati seharusnya diukur dari kualitas hidup rakyat, pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan bermartabat.
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Masjid berdiri megah di mana-mana, pengajian ramai, ibadah semarak, dan simbol-simbol agama semakin terlihat dalam kehidupan publik. Namun ironinya, korupsi justru tumbuh subur.
Masalah terbesar bangsa ini adalah ketika agama berhenti hanya sebagai ritual, bukan moral sosial. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil sering kali kalah oleh kerakusan kekuasaan dan ambisi pribadi.
Korupsi akhirnya bukan lagi sekadar penyimpangan individu, tetapi telah menjelma menjadi bagian dari sistem politik.
Biaya politik yang mahal membuat banyak pejabat terjebak dalam lingkaran balas budi kepada pemodal, jual beli jabatan, hingga praktik membangun dinasti kekuasaan. Demokrasi berubah menjadi arena transaksi.
Di saat yang sama, rakyat kehilangan figur teladan. Ketika elite mempertontonkan kemewahan di tengah penderitaan masyarakat, maka pesan moral agama kehilangan makna.
Demokrasi Besar, Tetapi Kekuasaan Makin Menakutkan: Indonesia memang rutin menggelar pemilu. Partai politik tumbuh subur. Media terlihat bebas. Tetapi banyak rakyat mulai merasakan ada sesuatu yang berubah.
Kritik perlahan dianggap ancaman: Perbedaan pendapat dicurigai sebagai musuh negara. Aparat semakin represif. Dan kekuasaan semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Demokrasi akhirnya hanya menjadi prosedur lima tahunan tanpa ruh kebebasan yang sesungguhnya.
Bahaya terbesar muncul ketika kekuasaan politik, modal ekonomi, media, dan aparat bertemu dalam satu kepentingan.
Saat oligarki mengendalikan demokrasi, maka yang lahir bukan lagi pemerintahan rakyat, melainkan pemerintahan elite atas nama rakyat.
Dalam situasi seperti itu, kritik tidak lagi dipandang sebagai vitamin demokrasi, melainkan ancaman yang harus dibungkam.
Fenomena inilah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai gejala neo-otoritarianisme, wajah baru kekuasaan yang tampak demokratis di permukaan, tetapi perlahan membatasi kebebasan rakyat.
Mengembalikan Negara kepada Rakyat: Indonesia sebenarnya tidak kekurangan apa pun untuk menjadi negara besar dan sejahtera. Yang kurang justru adalah kejujuran, keteladanan moral, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Bangsa ini membutuhkan perubahan besar dalam cara bernegara, dari oligarki menuju demokrasi rakyat, dari sekadar pertumbuhan menuju kesejahteraan, dari simbol agama menuju moralitas publik, serta dari kekuasaan represif menuju keadilan sosial.
Jika kekayaan alam dikelola secara adil, agama dijalankan sebagai etika sosial, dan demokrasi benar-benar dikembalikan kepada rakyat, maka Indonesia bukan hanya akan menjadi negara besar, tetapi juga bangsa yang bermartabat dan menyejahterakan seluruh rakyatnya.
Sebab pada akhirnya, tujuan sebuah negara bukan sekadar mempertahankan kekuasaan, melainkan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. (red/akha)
*Penulis adalah Ketua Umum DNIKS, mantan wartawan dan mantan anggota DPR/MPR.
