SUARASMR.NEWS TULUNGAGUNG – Ratusan warga yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Tulungagung menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026).
Massa menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan yang kini menjadi perhatian publik.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan spanduk besar berwarna biru-merah berisi 11 tuntutan utama yang menyoroti persoalan penegakan hukum, reformasi birokrasi, transparansi anggaran, pelayanan publik, hingga masalah lingkungan hidup.
Desak KPK Bertindak Tanpa Tebang Pilih: Isu paling menonjol dalam aksi ini adalah tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menuntaskan seluruh kasus korupsi yang terjadi di Tulungagung.
Massa meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran Pokir dan menindak siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Jangan ada tebang pilih. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, GEMPAR juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tak hanya itu, massa menilai fungsi pengawasan internal pemerintah daerah belum berjalan optimal. Karena itu, mereka meminta Inspektorat Tulungagung dievaluasi agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan jalannya pemerintahan lebih efektif.
Soroti Transparansi APBD dan Kinerja DPRD: Dalam tuntutannya, GEMPAR meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka informasi terkait pengelolaan dan realisasi APBD secara transparan kepada masyarakat.
Massa juga menyoroti lambannya penyerapan anggaran daerah dan mendesak percepatan pelaksanaan program pembangunan. Mereka meminta sistem yang mendukung realisasi anggaran segera dibuka agar berbagai program dapat berjalan maksimal.
Selain itu, DPRD Tulungagung didesak untuk memperkuat fungsi pengawasan serta segera menyelesaikan berbagai rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masih tertunda dengan melibatkan partisipasi publik.
Program MBG hingga Krisis Sampah Ikut Disorot: Aksi GEMPAR idak hanya menyoroti persoalan hukum dan anggaran. Massa juga meminta evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Mereka mendesak Satgas MBG, pemerintah daerah, dan DPRD agar lebih aktif mengawasi pelaksanaan program tersebut sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sektor lingkungan, persoalan sampah menjadi sorotan serius. Massa menuntut Pemkab Tulungagung segera menyelesaikan persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang dinilai masih jauh dari harapan warga.
Tuntut Pelayanan Publik Lebih Baik dan Jalanan Lebih Aman: GEMPAR uga menyoroti kualitas layanan kesehatan yang harus lebih cepat, mudah, dan merata bagi seluruh masyarakat.
Sementara untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, massa mendesak pemerintah daerah memperbaiki penerangan jalan umum (PJU) di seluruh wilayah Tulungagung serta memasang CCTV di berbagai titik strategis.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Melalui demonstrasi ini, GEMPAR berharap tuntutan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. (red/aden)
