SUARASMR.NEWS JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak menjadikan NU sebagai arena pertarungan politik praktis.
Hasto menegaskan, organisasi Islam terbesar di Indonesia itu harus dijaga dari segala bentuk kooptasi, intervensi, maupun upaya memecah belah demi kepentingan kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi pemantik dalam Room Diskusi Serial 7 bertema “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama” yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2026).
Menurut Hasto, NU memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pilar utama bangsa yang telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia,” tegas Hasto.
Ia menilai, NU bersama PNI, Muhammadiyah, dan berbagai elemen bangsa lainnya telah menjadi fondasi kokoh berdirinya Indonesia melalui semangat kebangsaan, nilai-nilai Islam rahmatan lil’alamin, serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Hasto juga mengapresiasi warisan pemikiran para pendiri NU yang tercermin dalam filosofi lambang organisasi. Ia menyoroti peran monumental NU melalui Resolusi Jihad yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Lebih jauh, Hasto mengingatkan bahwa tantangan politik modern dapat menggerus ideologi organisasi maupun partai politik apabila terus-menerus diseret ke dalam kepentingan elektoral jangka pendek.
Menurutnya, semangat Khittah NU 1926 harus terus dijaga sebagai benteng moral dan ideologis agar para elite NU tetap fokus pada peran keagamaan dan kebangsaan, bukan terjebak dalam pusaran politik praktis.
“Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elite NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menilai bahwa di tengah menguatnya pragmatisme politik, hanya sedikit kekuatan sosial yang masih konsisten menjaga ideologi. Ia menyebut NU dan PDI Perjuangan sebagai dua kekuatan yang tetap merawat nilai-nilai ideologis.
“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” kata Ulil.
Meski demikian, Ulil menegaskan bahwa ideologi harus mampu berdialog dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya agar tetap relevan bagi kehidupan berbangsa.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024, Robikin Emhas, menegaskan bahwa Pancasila dan NKRI merupakan konsensus final para pendiri bangsa.
“Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara,” ujarnya.
Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara, Endin AJ Soefihara, menjelaskan bahwa dialog tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara kelompok nasionalis dan kalangan keagamaan sebagai fondasi persatuan nasional menghadapi berbagai tantangan bangsa.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum tersebut, Muktamar NU 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dan diperkirakan akan menjadi salah satu agenda keagamaan terbesar yang menyita perhatian publik nasional. (red/hil)
