SUARASMR.NEWS KEDIRI – Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan pesan tegas menjelang pelaksanaan Muktamar NU. Mereka meminta seluruh pihak menjaga marwah jamiah, memastikan proses berjalan demokratis, serta menolak segala bentuk tekanan, transaksi dan intervensi.
Pesan tersebut mengemuka dalam pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Rabu (26/8/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Presiden RI ke-13, KH Ma’ruf Amin, berlangsung sekitar dua jam.
Sejumlah kiai yang hadir antara lain KH Athoillah Sholahuddin, KH Muadz Thohir dari Kajen, Pati, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Sarang, Rembang, KH M Anwar Manshur dari Lirboyo, KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, serta KH Muhibbul Aman Aly dari Besuk, Pasuruan.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas pelaksanaan Muktamar NU, termasuk pentingnya menjaga kehormatan organisasi dan memastikan proses pergantian kepemimpinan berlangsung sesuai akhlak, musyawarah dan prinsip demokrasi.
Usai pertemuan, KH Ma’ruf Amin mengatakan para kiai menghasilkan tausiyah yang ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Muktamar NU, terutama para muktamirin sebagai pemegang hak utama dalam forum tersebut.
“Tausiyah ini artinya untuk mengingatkan semua pihak terutama kepada muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi memilih yang terbaik, baik AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) maupun pengurus yang akan datang,” kata Amin, Kamis (27/8/2026).
Amin menegaskan, para peserta muktamar harus diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan haknya. Tidak boleh ada tekanan ataupun upaya yang mengarahkan pilihan mereka.
Para pelaksana dan panitia juga diminta memastikan muktamar berlangsung kondusif, jujur, demokratis dan tetap berada dalam koridor akhlak NU.
“Kita harap para pelaksana dan panitia supaya menjaga muktamar kondusif dan berjalan demokratis, jujur dan sesuai akhlak NU,” ujarnya.
Tak hanya kepada internal NU, pesan keras juga diarahkan kepada pemerintah. Para kiai berharap pemerintah tidak masuk terlalu jauh ke dalam proses internal organisasi.
“Supaya NU itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan mekanisme, Ini inti dari tausiyah, nanti agak menukik, ada juga imbauannya,” tegas Ma’ruf Amin.
Ia memastikan tausiyah tersebut akan disampaikan secara luas kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Muktamar NU.
KH Muhibbul Aman Aly kemudian membeberkan tujuh poin penting yang menjadi perhatian para kiai dalam mengawal pelaksanaan Muktamar NU. Tujuh Pesan Kiai Sepuh untuk Muktamar NU:
Pertama, Muktamar NU harus menjunjung tinggi adat, akhlak karimah, serta menjaga marwah dan kehormatan jamiah.
Kedua, muktamar merupakan forum permusyawaratan para kiai, ulama dan pemegang amanah jamiah. Karena itu, para peserta diminta menggunakan akal sehat, hati yang jernih dan akhlak mulia untuk menentukan pemimpin terbaik.
“Pilihlah pemimpin yang terbaik, jangan memilih pemimpin yang tidak baik. Utamakan kemaslahatan jamiah, perkuat persatuan dan hindari pertikaian,” kata KH Muhib.
Ketiga, proses penentuan kepemimpinan tidak boleh dicederai transaksi, tekanan, rekayasa ataupun cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai NU.
Keempat, muktamirin merupakan pemegang kedaulatan dalam forum. Hak mereka untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan harus dihormati sepenuhnya.
“Jangan ada pengondisian, tekanan, manipulasi ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan,” tegasnya.
Kelima, pemerintah, kekuatan politik dan seluruh pihak di luar jamiah NU diminta menghormati kemandirian ulama serta kedaulatan muktamirin.
Keenam, para kiai menyatakan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerintah tetap menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamar.
Mereka bahkan membuka kemungkinan menghadap langsung Presiden apabila ditemukan pejabat, menteri atau pihak lain yang dinilai melakukan intervensi terhadap proses muktamar.
“Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian hati ulama dan kedaulatan muktamar,” jelas KH Muhib.
Ketujuh, pihak-pihak yang dinilai berupaya mengacaukan proses muktamar diminta segera menghentikan tindakan tersebut.
“Orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji,” pungkasnya.
Pesan para kiai sepuh itu menjadi penegasan bahwa Muktamar NU bukan sekadar arena perebutan kepemimpinan, melainkan forum yang harus dijaga kehormatannya.
Kebebasan muktamirin, kemandirian ulama dan marwah organisasi menjadi tiga hal yang ditekankan agar tidak dikorbankan demi kepentingan kelompok maupun kekuasaan. (red/aden)
