SUARASMR.NEWS JAKARTA – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), seruan keras untuk membersihkan proses pemilihan kepemimpinan kembali menggema.
Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama sejumlah pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan pengasuh pesantren secara tegas menolak segala bentuk politik uang dalam perhelatan akbar organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Tokoh NU sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), KH Abdul Manan Ghoni, bahkan melontarkan pernyataan keras. Ia menyerukan seluruh pengurus PWNU dan PCNU melawan praktik suap dalam proses pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).
“Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali,” tegas Abdul Manan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Pernyataan itu disampaikan dalam Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertajuk “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” yang digelar di Jakarta, Jumat (21/8).
Abdul Manan menilai praktik menerima suap merupakan persoalan serius yang menyentuh langsung marwah moral para muktamirin.
“Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasikan oleh para muktamirin,” ujarnya.
Islah Disebut Belum Menyentuh Akar Persoalan : Halaqah tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh NU, antara lain Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi, KH Adnan Anwar, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma’arif, serta Ketua FUN KH Mujib Qulyubi.
Dalam forum tersebut, KH Samsul Ma’arif menyoroti proses ishlah yang sebelumnya berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya.
Menurut Samsul, proses tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan yang ada.
“Ishlah itu hanya formalistik di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya,” ungkap Samsul.
Ia juga mengungkapkan pernah diminta agar DKI mundur sebagai tuan rumah muktamar, namun permintaan tersebut ditolaknya.
Calon Pemimpin NU Diminta Paham Tantangan Zaman : Sementara itu, KH Adnan Anwar meminta calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tidak hanya memahami persoalan internal organisasi, tetapi juga perkembangan geopolitik serta tantangan besar yang dihadapi NU.
Ia menilai tantangan PBNU saat ini berbeda dibandingkan masa kepemimpinan Kiai Said Aqil Siradj, khususnya dalam persoalan pengaderan dan pengembangan lembaga pendidikan.
Penasehat LBM PWNU DKI, KH Mukti Ali Qusyairi, juga menekankan pentingnya kriteria kealiman dan ketertiban pendidikan dalam menentukan calon AHWA.
Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menegaskan bahwa halaqah digelar untuk menyatukan komitmen pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan para pengasuh pesantren agar Muktamar ke-35 NU benar-benar mengedepankan otoritas moral, keteladanan, dan penolakan terhadap risywah atau politik uang.
Dengan nada tajam, Mujib mempertanyakan praktik yang terjadi di lapangan.
“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya,” ujarnya.
Mujib menyebut PBNU sebelumnya telah menerbitkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang memuat lima poin. Namun, ia menilai dalam pelaksanaannya terdapat dugaan pelanggaran prosedural maupun substansial.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh muktamirin agar kembali kepada niat awal ber-NU sebagai bentuk khidmah dan pengabdian, bukan arena transaksi kepentingan.
Para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, maupun PCINU juga diminta menjaga independensi serta kehormatan organisasi.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Dengan semakin kerasnya seruan penolakan politik uang dan kritik terhadap proses AHWA, muktamar kali ini dipastikan bukan sekadar momentum pergantian kepemimpinan. Marwah organisasi, independensi suara, dan integritas para muktamirin kini menjadi sorotan utama. (red/hil)
