SUARASMR.NEWS JAKARTA – Sikap tegas pemerintah Indonesia menolak penyelenggaraan konser Israel Houghton bersama Israel & New Breed di Indonesia mendapat dukungan dari Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar, KH Jazuli Juwaini.
Jazuli mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak memberikan izin penyelenggaraan konser sekaligus memastikan penolakan terhadap permohonan visa musisi asal Amerika Serikat tersebut.
Menurut Jazuli, kebijakan itu sejalan dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan.
“Kami mengapresiasi dan mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia,” kata Jazuli di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Jazuli menegaskan, persoalan tersebut menurutnya bukan berkaitan dengan agama, identitas, maupun sosok Israel Houghton secara pribadi.
Perhatian utama, kata dia, adalah potensi sebuah kegiatan publik dimanfaatkan untuk menyampaikan propaganda atau kampanye politik yang tidak sejalan dengan posisi Indonesia terhadap Palestina.
Ia mengatakan pemerintah telah menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut berkaitan dengan adanya kegiatan musik serupa di sejumlah negara yang pernah dikaitkan dengan kampanye politik untuk mendukung Israel.
“Jangan sampai kegiatan seni atau keagamaan dijadikan pintu masuk untuk menyebarkan propaganda politik yang bertentangan dengan sikap bangsa Indonesia,” tegasnya.
Kebebasan Berkesenian Tetap dalam Koridor Kepentingan Nasional : Jazuli juga menilai kebebasan berkesenian tetap perlu ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional, keamanan, ketertiban, serta kebijakan luar negeri Indonesia.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak mempersoalkan musik, agama, maupun kebebasan seseorang dalam menjalankan keyakinannya.
Namun, menurut dia, setiap kegiatan yang berlangsung di Indonesia juga perlu memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri yang telah ditetapkan negara.
“Indonesia mempunyai sikap yang jelas terhadap Palestina, yakni mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka dan menolak segala bentuk upaya yang dapat digunakan untuk membangun legitimasi atau propaganda politik bagi Israel,” ujarnya.
Menurut Jazuli, apabila pemerintah melihat adanya potensi suatu kegiatan dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan posisi Indonesia, maka pemerintah memiliki pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait penyelenggaraannya.
Dukungan terhadap Palestina Harus Konsisten : Lebih lanjut, Jazuli menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemerdekaan, keadilan, serta penolakan terhadap penjajahan.
Ia mengingatkan bahwa sejak berdirinya Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih berada dalam kondisi penjajahan.
“Palestina adalah salah satunya. Karena itu, sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina harus konsisten dan tidak boleh dilemahkan oleh berbagai bentuk propaganda,” kata Jazuli.
Dengan demikian, polemik konser Israel Houghton tersebut, menurut Jazuli, bukan sekadar persoalan pertunjukan musik. Ia melihatnya dalam konteks lebih luas, yakni bagaimana pemerintah menjaga agar kegiatan publik di Indonesia tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan nasional serta posisi Indonesia dalam isu Palestina. (red/hil)
