SUARASMR.NEWS BANJARMASIN – Praktik dugaan penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif kembali terbongkar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) menyerahkan tiga tersangka tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada 27–29 Oktober 2026.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial MHL, MWN, dan RN. Mereka diduga terlibat dalam praktik penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui dua perusahaan, yakni PT WAR dan PT LBS. Total kerugian pendapatan negara akibat dua perkara tersebut mencapai Rp11,55 miliar.
Pengungkapan perkara ini menjadi sorotan karena penyidik menemukan dua rangkaian dugaan tindak pidana perpajakan dengan modus berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan penyalahgunaan faktur pajak.
Dua Perkara, Kerugian Negara Miliaran Rupiah
Dalam perkara pertama, MHL dan MWN masing-masing diduga berperan sebagai Komisaris, sementara RN menjabat Direktur PT WAR. Ketiganya diduga secara bersama-sama menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak serta bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
Praktik tersebut diduga berlangsung selama masa pajak September hingga Desember 2022. Akibat perbuatan itu, negara diperkirakan mengalami kerugian pendapatan sebesar Rp3.311.871.118.
Atas dugaan tersebut, ketiga tersangka dijerat Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Sementara itu, perkara kedua menyeret MHL dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT LBS. Ia diduga sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan keterangan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap, sekaligus menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
Dugaan pelanggaran tersebut terjadi sepanjang masa pajak Januari hingga Desember 2022 dan mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp8.238.491.884.
Dalam perkara ini, MHL dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf a UU KUP.
Terancam Penjara Enam Tahun dan Denda Berlipat
Konsekuensi hukum yang membayangi para tersangka tidak ringan. Berdasarkan ketentuan pidana yang disangkakan, mereka terancam hukuman penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.
Selain itu, ancaman denda juga mencapai dua hingga empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
Penanganan perkara ini merupakan hasil koordinasi penegakan hukum antara Kanwil DJP Kalselteng dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Kalimantan Selatan.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, menegaskan bahwa penegakan hukum perpajakan tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi pidana, tetapi juga membangun kepatuhan wajib pajak.
Menurut Anton, proses hukum tetap mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.
“Proses penegakan hukum terhadap wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus menjadi sarana edukasi, khususnya bagi wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Kalselteng,” tutup Anton.
Penyerahan tiga tersangka ini menjadi peringatan bahwa dugaan manipulasi administrasi perpajakan, khususnya penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif, dapat berujung pada proses pidana dengan konsekuensi hukum serius. (red/akha)
