SUARASMR.NEWS – Dalam sistem keuangan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan penting selain pajak dan kepabeanan.
PNBP dibebankan kepada perusahaan atau Wajib Bayar atas penggunaan barang atau jasa milik negara.
Namun, terkadang terjadi kesalahan dalam penerbitan Surat Ketetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (SKPNBP) yang mengakibatkan beban yang tidak adil bagi Wajib Bayar.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan hak kepada Wajib Bayar untuk mengajukan keberatan atas SKPNBP yang dianggap tidak tepat.
Dasar Hukum dan Prosedur Pengajuan Keberatan: Dasar hukum pengajuan keberatan PNBP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Prosedur pengajuan keberatan meliputi. Penyampaian Surat Keberatan: Wajib Bayar mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada instansi yang menerbitkan SKPNBP. Surat keberatan harus memuat alasan keberatan yang jelas dan disertai bukti-bukti pendukung.
Pemeriksaan Keberatan: Instansi terkait akan memeriksa dan meneliti surat keberatan yang diajukan. Keputusan Keberatan: Instansi terkait akan mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan dapat berupa:
Ditolak: Jika alasan keberatan tidak dapat diterima. Diterima: Jika alasan keberatan dapat diterima, instansi terkait akan melakukan penyesuaian atas SKPNBP.
Peran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan; Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan berperan penting dalam proses pengajuan keberatan PNBP. DJA memiliki kewenangan untuk:
Memberikan bimbingan dan arahan: DJA memberikan bimbingan dan arahan kepada instansi terkait dalam menangani pengajuan keberatan PNBP.
Mengawasi proses penyelesaian: DJA mengawasi proses penyelesaian keberatan PNBP untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Hak untuk mengajukan keberatan PNBP merupakan mekanisme penting bagi Wajib Bayar untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
Dengan memahami prosedur dan dasar hukum yang berlaku, Wajib Bayar dapat memanfaatkan hak ini secara efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait PNBP.
Mekanisme pengajuan keberatan PNBP menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan.
Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah menghargai hak Wajib Bayar untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penerapan PNBP. (red/akha)
