SUARASMR.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa mereka siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024.
Langkah ini diambil sebagai upaya penting agar pemerintah, khususementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa adanya tindak pidana korupsi.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, penanganan perkara tersebut belum mencapai tahap penyidikan.
“Penanganan perkara belum pada tahap penyidikan. Kami belum bisa menyampaikan rincian informasi terkait perkara tersebut,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa kasus tersebut sedang diusut pada tahap penyelidikan.
Ini menunjukkan bahwa KPK berkomitmen untuk menyelidiki dugaan korupsi tersebut dengan serius dan memastikan bahwa semua aspek terkait diperiksa dengan teliti.
Sebelumnya, KPK pada 10 September 2024, telah mengungkapkan kesiapan mereka untuk menangani dugaan gratifikasi ini guna memastikan bahwa alokasi kuota haji khusus dilakukan secara adil dan transparan.
Pembagian kuota tambahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada saat itu 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus, menjadi salah satu fokus dalam penyelidikan ini.
Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga turut menyoroti kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, khususnya terkait pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh KPK, diharapkan dapat tercipta transparansi dan keadilan dalam pembagian kuota haji khusus, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan seluruh jamaah haji dapat meni layanan ibadah dengan hak yang sama.
Proses penyelidikan ini merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan program haji, yang merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting bagi umat Muslim.
Pengusutan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tahun 2024 KPK merupakan langkah yang sangat crucial untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan ibadah haji.
Meskipun penanganan perkara ini belum mencapai tahap penyidikan, komitmen KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi tersebut menunjukkan dedikasi mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Dengan hasil penyelidikan yang akurat dan adil, diharapkan seluruh jamaah haji dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang bersih dan bebas dari korupsi. (red/hil)
