SUARASMR.NEWS – Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Akmil telah menciptakan dilema bagi mereka. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban sebagai bagian dari pemerintahan untuk mengikuti arahan presiden.
Seperti yang ditekankan oleh Lili Romli, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kepala daerah merupakan unsur pemerintahan dan seharusnya mengikuti arahan pemerintah, meskipun tidak wajib.
“Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili dalam keterangannya dari Jakarta, Sabtu (22/2/2025).
Hal ini sejalan dengan prinsip kesetiaan pada negara, sebagaimana diungkapkan dalam kutipan John F. Kennedy: “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai.”
Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap instruksi Ketua Umum partai berpotensi menimbulkan sanksi, mulai dari peringatan keras hingga pemecatan. Ancaman sanksi ini menciptakan tekanan signifikan bagi kepala daerah yang harus mempertimbangkan konsekuensi politik dari keputusannya.
“Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.
Mereka terjebak dalam situasi “maju kena, mundur kena,” di mana pilihan mana pun berisiko menimbulkan kerugian. Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan antara loyalitas partai dan kewajiban negara bagi para kepala daerah.
“Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.
Dilema ini menuntut pertimbangan matang dan bijaksana, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan yang diambil. Diharapkan kepala daerah dapat menemukan solusi yang seimbang, menjaga integritas mereka sebagai pemimpin daerah dan sekaligus menjaga hubungan baik dengan partai.
Diketahui sebelumnya bahwa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.
Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.
Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” lanjutnya.
Situasi ini juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan antara pemerintah dan partai politik dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Semoga situasi ini dapat diselesaikan dengan bijak dan tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. (red/akha)
