SUARASMR.NEWS – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum GERTAK (Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor) menggelar aksi demontrasi damai pada Kamis (8/5/2025) di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan gedung DPRD Kota Madiun.
Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap Kepolisian Resor Kota Madiun dalam mengusut tuntas dugaan kualifikasi anggaran dan menyetujui yang menghalangi camat dan lurah se-Kota Madiun.
Koordinator aksi, Putut Kristiawan, dalam orasinya menyampaikan bahwa terdapat dugaan kuat adanya manipulasi surat pertanggungjawaban (SPJ) serta rekayasa dokumen perjalanan dinas dalam kota oleh sejumlah aparatur pemerintah kelurahan.
“Kami melihat adanya pola yang sama di hampir semua kelurahan, dari bentuk undangan hingga SPJ yang direkayasa. Kegiatannya juga dilakukan secara bersamaan. Ini bukan kebetulan, indikasinya masif dan terstruktur,” kata Putut kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).
Menurutnya, penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dalam kota justru lebih besar dibandingkan luar kota, yang dianggap tidak lazim dan mencurigakan. GERTAK menegaskan kepercayaannya pada institusi Kepolisian yang dianggap profesional dan berintegritas.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap dugaan praktik korupsi berjamaah ini secara transparan dan menyeluruh.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengatakan tidak tinggal diam terhadap dugaan ini. DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dan observasi temuan masyarakat.
“Kalau benar ada sesuatu yang salah, ya harus dibenahi. Kami akan bersurat ke kepala daerah untuk menghadirkan para camat dan lurah agar semuanya terang benderang,” tandas Armaya.
Ia juga menambahkan bahwa pemanggilan lanjutan akan dilakukan untuk menggali lebih lanjut dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut, terutama terkait biaya perjalanan dinas dalam kota yang dianggap janggal.
Aksi damai GERTAK ini menjadi tekanan moral bagi lembaga penegak hukum dan legislatif untuk secara serius menangani permasalahan yang dapat mencoreng integritas birokrasi di Kota Madiun.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan para pemimpin di Kota Madiun dapat lebih memperhatikan dan segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang terjadi, sehingga integritas pemerintahan dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta legislatif dapat terbangun kembali. (red/aidil)
