SUARASMR.NEWS – Indonesia tengah membangun masa depan yang lebih cerah bagi para pegawai kesehatan, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.
Kabar gembira datang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berkolaborasi menyediakan 30.000 unit rumah subsidi. Ini adalah langkah nyata untuk menghargai dedikasi mereka yang tak kenal lelah dalam menjaga kesehatan bangsa.
Rinciannya, 15.000 unit diperuntukkan bagi perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi ini didukung oleh BP Tapera dan Bank BTN, memastikan akses yang mudah dan terjangkau.
Kolaborasi ini juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penyaluran rumah subsidi tepat sasaran, memanfaatkan data administrasi tenaga kesehatan dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya memilih pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas untuk memastikan kualitas rumah yang layak huni. Ini merupakan jaminan agar program mulia ini memberikan manfaat maksimal bagi para penerima.
“Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.
Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.
“Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.
Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.
Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
Kerja sama yang solid antara pemerintah, perbankan, dan organisasi profesi kesehatan menjadi kunci keberhasilan program ini. Diharapkan program ini menjadi berkah bagi para tenaga kesehatan dan keluarga mereka, memberikan tempat tinggal yang nyaman dan layak sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
Angka-angka yang tertera, 30.000 unit rumah, bukanlah sekadar angka, melainkan representasi nyata dari rasa hormat dan penghargaan negara kepada para pejuang kesehatan. Ini bagian untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan di Indonesia. (red/ria)
