SUARASMR.NEWS – Pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) segera diumumkan dalam waktu dekat. Keputusan ini telah final dan tinggal menunggu penyampaian resmi oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak akan menjadi pihak yang mengumumkan kebijakan tersebut, meski telah terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Target Hemat BBM hingga 20 Persen: Salah satu tujuan utama kebijakan WFH adalah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), dengan target penghematan hingga 20 persen. Meski demikian, Purbaya menilai angka tersebut masih bersifat proyeksi dan belum dapat dipastikan sepenuhnya.
Menurutnya, dampak kebijakan ini tidak bisa dilihat secara sempit hanya dari sisi penghematan energi. Ia justru menyoroti potensi efek domino terhadap peningkatan aktivitas ekonomi nasional.
“Kalau ekonomi bergerak lebih aktif, bisnis meningkat, konsumsi naik, maka penerimaan pajak juga akan ikut terdongkrak. Di situ negara tetap diuntungkan,” jelasnya.
WFH Jumat, Minim Ganggu Produktivitas: Terkait rencana penerapan WFH setiap hari Jumat, pemerintah mempertimbangkan faktor produktivitas. Hari Jumat dinilai memiliki jam kerja paling pendek, sehingga risiko penurunan produktivitas dianggap paling kecil.
Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan tengah antara efisiensi energi dan menjaga kinerja sektor publik.
Berlaku untuk ASN, Swasta Masih Abu-abu: Meski kebijakan ini hampir pasti diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN), penerapannya di sektor swasta masih belum jelas. Purbaya menyebut kemungkinan besar hanya berupa imbauan, bukan kewajiban.
Sementara itu, sektor industri seperti pabrik dipastikan tidak akan terdampak oleh kebijakan ini karena sifat operasionalnya yang tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh.
Dengan kebijakan WFH ini, pemerintah mencoba memainkan dua tujuan sekaligus: menekan konsumsi energi di tengah tantangan global, sekaligus menjaga denyut pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
Kini, publik tinggal menanti pengumuman resmi yang akan menentukan arah baru pola kerja di Indonesia. (red/ria)
