Mulai 1 April, ASN Resmi WHF Setiap Jumat: Kebijakan Baru Pemerintah Bikin Pola Kerja Berubah

oleh
banner 468x60

SUARASMR.NEWS – Pemerintah akhirnya resmi mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Mulai 1 April 2026, ASN di seluruh Indonesia akan menjalani kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyebut kebijakan tersebut akan berlaku untuk instansi pusat hingga daerah, dan akan diuji coba selama dua bulan ke depan sebelum dievaluasi.

banner 719x1003

“Penerapan WFH dilakukan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat, dan diatur melalui surat edaran dari MenpanRB serta Mendagri,” ujarnya dalam konferensi pers virtual dari Jakarta.

Tak hanya ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk mengikuti pola serupa. Nantinya, aturan untuk perusahaan akan dituangkan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Namun, tidak semua sektor bisa ikut menikmati kebijakan ini. Pemerintah menegaskan sejumlah layanan vital tetap harus berjalan normal tanpa WFH. Sektor kesehatan, keamanan, dan kebersihan masuk dalam kategori layanan publik yang wajib tetap siaga.

Begitu pula sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, hingga keuangan.

Di sisi lain, dunia pendidikan dipastikan tidak terdampak kebijakan ini. Kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka penuh selama lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan, termasuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler.

banner 484x341

Sementara itu, perguruan tinggi khususnya mahasiswa semester empat ke atas—akan menyesuaikan sistem pembelajaran sesuai kebijakan dari kementerian terkait.

Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah menciptakan keseimbangan baru antara produktivitas kerja dan fleksibilitas, sekaligus merespons tren kerja modern yang semakin adaptif di era digital.

Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada disiplin pelaksanaan serta kesiapan infrastruktur di masing-masing instansi. (red/hil)

banner 336x280
Baca Juga :  Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh 21 Maret, Hilal Tak Terlihat di 117 Titik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *