SUARASMR.NEWS JOMBANG – Dinamika panas yang mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mendapat sorotan tajam dari politikus perempuan Yenny Wahid.
Putri Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu menegaskan bahwa demonstrasi yang berujung kemarahan, kericuhan hingga perusakan fasilitas bukanlah cerminan kultur NU.
Yenny menilai, tradisi NU dalam menghadapi perbedaan seharusnya tetap berpijak pada musyawarah, adab, dan penghormatan terhadap keputusan forum.
“Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan,” kata Yenny di Jombang, Jawa Timur, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan Yenny merespons berbagai ketegangan yang muncul dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU, termasuk aksi demonstrasi dan gejolak setelah forum menghasilkan sejumlah keputusan.
Kecewa Boleh, Merusak Jangan : Yenny mengingatkan pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil muktamar agar tidak menjadikan kekecewaan sebagai alasan untuk melakukan tindakan anarkis.
Menurutnya, keputusan yang telah disepakati para muktamirin semestinya dihormati sebagai bagian dari mekanisme organisasi.
“Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU,” tegas Yenny.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan keras agar perbedaan pandangan di tubuh organisasi tidak berubah menjadi konflik terbuka yang justru dapat merusak marwah NU.
Masa Idah Politik: NU Harus Jaga Jarak dengan Partai : Yenny juga menyoroti keputusan muktamar terkait masa idah politik. Ia menilai keputusan tersebut perlu diterima karena telah menjadi bagian dari kesepakatan forum muktamar.
Menurut Yenny, kebijakan itu memiliki tujuan strategis, yakni menjaga jarak NU dari kepentingan politik praktis.
Ia menilai jarak tersebut penting agar NU tidak mudah ditarik atau dimasuki kepentingan partai politik tertentu. Dengan demikian, NU dapat tetap berdiri di atas semua kepentingan politik.
“NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan,” ujar Yenny.
Bukan Politik Kekuasaan, Tapi Politik Kebangsaan : Yenny menegaskan, politik kebangsaan yang menjadi karakter NU semestinya diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa.
Menurutnya, NU harus tetap menjadi kekuatan yang menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Dengan posisi tersebut, NU diharapkan tidak terseret dalam tarik-menarik kepentingan kekuasaan, melainkan tetap fokus menjalankan peran sosial, keagamaan, dan kebangsaan.
AHWA Jadi Penentu Masa Depan NU : Di tengah dinamika muktamar, Yenny turut memberikan perhatian terhadap terbentuknya Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Ia berharap para kiai yang dipercaya menjadi anggota AHWA mampu mengambil keputusan terbaik dalam menentukan Rais Aam maupun kandidat Ketua Umum PBNU untuk periode mendatang.
“Semua alim, semuanya fakih. Kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais Aam maupun memilih kandidat ketua umum ke depannya nanti,” katanya.
Yenny pun mengajak seluruh muktamirin dan pihak-pihak yang terlibat untuk kembali meredakan ketegangan serta menerima keputusan yang telah dihasilkan melalui forum para ulama.
Baginya, perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun, perbedaan tidak boleh mengorbankan persaudaraan dan marwah organisasi.
Keputusan muktamar, kata Yenny, harus dihormati demi memastikan NU tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan di abad kedua perjalanan organisasi.
Pesannya jelas: berbeda pendapat boleh, kecewa boleh, tetapi jangan sampai kemarahan dan perusakan menggeser tradisi musyawarah yang selama ini menjadi bagian penting dari kultur NU. (red/akha)
