SUARASMR.NEWS JAKARTA – Temuan mengejutkan mencuat dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap, sekitar 90 persen sampel yang diperiksa dinyatakan bermasalah dan diduga tidak memenuhi ketentuan fortifikasi.
Temuan tersebut menjadi sorotan serius karena beras fortifikasi dipasarkan dengan nilai tambah berupa kandungan zat gizi atau vitamin. Jika kandungan yang diklaim tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, konsumen berpotensi membayar lebih mahal tanpa mendapatkan manfaat sebagaimana yang dijanjikan.
“Ada ketidaksesuaian pada mayoritas merek beras fortifikasi yang diperiksa melalui uji laboratorium,” kata Amran saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Amran mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Namun, dari sampel yang telah diuji, mayoritas ditemukan memiliki persoalan terkait klaim fortifikasi.
“Masalahnya adalah sementara kita selidiki, tapi sesuai hasil lab, 90 persen yang kita cek fortifikasi melanggar. Bayangkan itu disampaikan bahwa fortifikasi, ini katanya beras bervitamin, ternyata tidak ada,” ujar Amran.
Selisih Harga Disorot : Persoalan semakin serius karena produk yang mengusung label fortifikasi disebut dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa.
Amran menyebut terdapat selisih harga yang bahkan mencapai sekitar Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram. Menurut dia, apabila harga premium tersebut tidak diikuti kandungan fortifikasi sebagaimana klaim produk, konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Yang berbeda pasaran kemarin, kita sementara cek. Tetapi, itu sangat merugikan rakyat karena mendongkrak naik harga. Bayangkan per kilo selisih 22 ribu. Selisih 20 ribu ini bukan harga keuntungan, tapi penipuan,” tegasnya.
Mentan bahkan menilai persoalan harga beras fortifikasi berpotensi turut memberikan tekanan terhadap inflasi apabila produk dengan harga tinggi beredar luas tanpa memberikan nilai gizi sesuai klaim.
“Ini jadi penyumbang inflasi. Sangat merugikan rakyat karena mendongkrak naik harga,” kata Amran.
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan : Pemerintah kini masih mendalami hasil uji laboratorium tersebut untuk memastikan tingkat ketidaksesuaian, termasuk kandungan fortifikasi serta informasi yang tercantum pada kemasan produk.
Pengawasan dinilai penting karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Klaim penambahan vitamin dan zat gizi seharusnya dapat dibuktikan melalui kandungan produk yang memenuhi standar.
Di sisi lain, Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) menegaskan bahwa fortifikasi beras memiliki peran strategis dalam membantu memenuhi kebutuhan zat gizi mikro masyarakat.
Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau Koalisi Fortifikasi Indonesia, Nina Sardjunani, mengatakan beras fortifikasi bukan sekadar inovasi produk, tetapi dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat.
“Beras fortifikasi ini bukan sekadar inovasi pangan, ini adalah fondasi masa depan gizi bangsa,” kata Nina.
Menurutnya, beras merupakan komoditas strategis untuk fortifikasi karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, fortifikasi yang dilakukan secara benar dapat menjadi instrumen efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap zat gizi mikro.
“Kekurangan zat gizi mikro dapat berdampak luas, mulai dari anemia, produktivitas, kecerdasan anak, daya tahan tubuh, hingga kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Jangan Sampai Label Gizi Justru Jadi Beban : Temuan ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah dan pelaku usaha agar pengawasan terhadap beras fortifikasi diperketat. Produk yang benar-benar memenuhi standar harus mendapat ruang berkembang, sementara konsumen harus dilindungi dari klaim yang tidak sesuai.
Fortifikasi seharusnya menjadi solusi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan justru menjadi alasan konsumen membayar lebih mahal tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan. (red/ria)
