SUARASMR.NEWS JAKARTA – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai kritik dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus.
Ia mempertanyakan dasar hukum hingga relevansi PTUN sebagai jalur pembuktian keaslian ijazah maupun surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Deddy bahkan menyebut langkah tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, PTUN bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji atau menganulir putusan Mahkamah Agung (MA), mengingat keduanya berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
“Menurut saya, sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, kewenangan PTUN pada dasarnya berkaitan dengan sengketa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan pejabat pemerintahan atau birokrasi. Karena itu, Deddy mempertanyakan objek sengketa apa yang sebenarnya hendak diajukan dalam perkara tersebut.
“PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujarnya.
Tak hanya mempersoalkan jalur hukum, Deddy juga mengungkit perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya sempat bergulir di PTUN. Ia menyebut, perwakilan Kementerian Pendidikan tidak pernah menghadiri persidangan hingga akhirnya penggugat mencabut gugatan.
“Lagi pula, beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekali pun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” ungkapnya.
Bagi Deddy, kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan melakukan pembuktian sebenarnya sudah pernah terbuka. Namun, kesempatan tersebut dinilainya tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak-pihak terkait.
Atas dasar itu, ia menduga rencana membawa persoalan dokumen pendidikan Gibran ke PTUN hanya menjadi cara untuk memperpanjang polemik. “Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” tegas Deddy.
Di tengah polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, dalam pertemuan dengan Presiden, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran. Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo juga menyampaikan bahwa Gibran tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan.
Gibran, menurut keterangan tersebut, menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait dinamika yang tengah berlangsung.
Kini, rencana pembuktian melalui PTUN menjadi salah satu titik perhatian dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Publik pun menanti kejelasan mengenai jalur hukum yang akan ditempuh, objek perkara yang dipersoalkan, serta bagaimana pembuktian tersebut akan dilakukan. (red/ria)
