SUARASMR.NEWS JAKARTA – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan surat keterangan ijazah kembali menuai sorotan.
Kali ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah tersebut tidak lagi memiliki manfaat hukum jika materi yang dipersoalkan sama dengan perkara yang telah diputus pengadilan.
Yusril menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi mengajukan kembali persoalan serupa melalui jalur hukum lainnya.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan Yusril ini menambah dimensi baru dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut muncul di tengah polemik yang belum mereda mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Sikap Yusril menunjukkan adanya pertanyaan mendasar mengenai relevansi upaya hukum baru apabila objek dan materi yang dipersoalkan ternyata telah diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan sebelumnya.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada dasar hukum yang akan digunakan Gibran, termasuk apakah terdapat objek sengketa baru yang dapat diperiksa PTUN atau justru perkara tersebut beririsan dengan putusan pengadilan terdahulu.
Polemik ini pun kembali menguji kejelasan jalur hukum yang ditempuh serta pentingnya keterbukaan dalam menjawab pertanyaan publik mengenai dokumen pendidikan seorang pejabat negara. (red/ria)
