SUARASMR.NEWS JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatat defisit besar. Hingga Oktober 2026, defisit APBN mencapai Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menegaskan kondisi tersebut masih sesuai dengan desain fiskal dan berada dalam jalur target akhir tahun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, angka defisit tersebut masih terkendali dan diproyeksikan bergerak menuju target defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN 1,47% dari PDB dan ini juga on track menuju defisit sebesar 2,85% dari PDB,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Di balik angka defisit tersebut, realisasi pendapatan negara hingga Oktober tercatat Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target. Sementara belanja negara sudah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran.
Artinya, pengeluaran negara masih lebih besar Rp379,3 triliun dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah.
Meski demikian, Suahasil meminta publik tidak serta-merta memaknai defisit sebagai kondisi keuangan negara yang merugi. Menurutnya, APBN memang sejak awal dirancang untuk mengalami defisit sebagai instrumen pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kalau menggunakan kata tekor, bukan berarti tekor itu rugi. APBN itu nggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat,” tegasnya.
Pendapatan Melonjak, Belanja Negara Terus Bergerak
Pemerintah juga mencatat pertumbuhan positif pada kedua sisi APBN. Pendapatan negara sebesar Rp2.618 triliun tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun, meningkat 15,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Namun, perhatian berikutnya tertuju pada realisasi belanja menjelang penutupan tahun anggaran. Suahasil menyebut November dan Desember biasanya menjadi periode percepatan belanja kementerian dan lembaga.
Menurutnya, sejumlah pembayaran proyek dan kegiatan pemerintah baru akan dicairkan pada Desember setelah penyelesaian kontrak.
“Belanja November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” ujarnya.
Keseimbangan Primer Masih Surplus Rp114,8 Triliun
Di tengah defisit ratusan triliun rupiah, pemerintah masih mencatat keseimbangan primer positif sebesar Rp114,8 triliun hingga Oktober 2026.
Meski demikian, Suahasil mengingatkan angka tersebut masih berpotensi berubah seiring berjalannya realisasi APBN hingga akhir tahun.
Dinamika pendapatan, percepatan belanja, serta pembayaran kewajiban pemerintah pada dua bulan terakhir akan menjadi faktor penting dalam menentukan posisi akhir fiskal 2026.
Kini, tantangan pemerintah bukan sekadar menjaga defisit tetap dalam batas target, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan negara. (red/akha)
