SUARASMR.NEWS, TULUNGAGUNG – Perubahan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi disebut mengalami penyesuaian sebesar Rp29,9 miliar, sehingga nilainya menjadi sekitar Rp311,2 miliar.
Angka tersebut langsung mendapat perhatian DPRD karena menyangkut sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari akses jalan, jaringan infrastruktur hingga sistem irigasi yang menopang aktivitas pertanian.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos, meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar dan alasan perubahan anggaran tersebut.
“Bagi Banggar, persoalannya bukan sekadar berkurangnya atau berubahnya angka dalam dokumen APBD. Yang lebih penting adalah memastikan program apa yang terdampak, kegiatan mana yang mengalami penyesuaian, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi pembangunan di lapangan,” ujarnya, Senin (21/9/2026).
Pasalnya, anggaran jalan berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Sementara anggaran irigasi memiliki hubungan langsung dengan sektor pertanian. Karena itu, setiap perubahan alokasi perlu memiliki penjelasan yang jelas dan terukur.
Banggar meminta eksekutif membeberkan faktor yang melatarbelakangi penyesuaian Rp29,9 miliar tersebut.
Apakah perubahan itu disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah? Apakah terjadi perubahan prioritas pembangunan? Ataukah merupakan bagian dari efisiensi dan pergeseran program maupun kegiatan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena perubahan anggaran pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap target pembangunan yang telah direncanakan.
DPRD tidak hanya membutuhkan angka akhir sebesar sekitar Rp311,2 miliar. Banggar juga ingin mengetahui secara rinci ke mana arah anggaran tersebut setelah dilakukan penyesuaian.
Program dan kegiatan apa yang tetap berjalan? Mana yang berubah? Mana yang mengalami pengurangan? Dan bagaimana pemerintah memastikan perubahan tersebut tidak mengurangi pencapaian target pembangunan infrastruktur?
Keterbukaan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang daerah dialokasikan dan apa prioritas pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah.
Terlebih, anggaran infrastruktur menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jalan yang layak menentukan kelancaran mobilitas, sementara jaringan irigasi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pertanian.
Karena itu, Banggar berharap Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak berhenti pada penyampaian angka perubahan anggaran, tetapi memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar kebijakan, program yang terdampak, serta konsekuensinya terhadap pembangunan.
DPRD ingin memastikan setiap perubahan APBD memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, setiap rupiah uang rakyat yang masuk dalam APBD bukan sekadar angka di atas kertas. Di baliknya terdapat kebutuhan masyarakat, target pembangunan, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan manfaat yang nyata. (red/budi)
