SUARASMR.NEWS JAKARTA – Polemik keabsahan ijazah pejabat publik kembali memanas. Kali ini, sorotan warganet tidak lagi hanya tertuju pada persoalan ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gelombang desakan publik mulai mengarah ke seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Melalui petisi daring, masyarakat ramai-ramai menuntut agar dokumen pendidikan seluruh legislator di Senayan dibuka dan diverifikasi secara transparan. Mereka menginginkan tidak ada satu pun anggota DPR yang dikecualikan dari pemeriksaan tersebut.
Berdasarkan pantauan SUARASMR.NEWS di platform Change.org, Sabtu (14/11/2026), sedikitnya terdapat delapan petisi berbeda yang mengangkat tuntutan pemeriksaan ijazah pejabat negara dan anggota legislatif.
Salah satu petisi yang mencuri perhatian berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”
Petisi yang digagas Farida Octavia itu telah mengumpulkan 12.732 tanda tangan. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya perhatian warganet terhadap persoalan transparansi dokumen pendidikan para wakil rakyat.
Petisi tersebut secara khusus ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Integritas Wakil Rakyat Ikut Dipertanyakan: Dalam keterangannya, inisiator petisi menegaskan bahwa integritas moral dan rekam jejak akademis merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban seorang pejabat publik.
Menurutnya, anggota DPR bukan sekadar pemegang jabatan politik. Mereka menerima mandat konstitusional dari rakyat, terlibat dalam pembentukan undang-undang, sekaligus memiliki kewenangan besar dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran negara.
“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” demikian bunyi pernyataan dalam petisi tersebut.
Inisiator juga menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap lembaga legislatif. Keterbukaan dokumen pendidikan dinilai menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap wakil rakyat memiliki kualifikasi akademis yang sah.
Publik, menurut petisi tersebut, berhak mengetahui apakah ijazah yang digunakan para legislator benar-benar diterbitkan melalui proses pendidikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” tegasnya.
Melalui petisi tersebut, masyarakat mengajukan sejumlah tuntutan.
Pertama, pimpinan DPR RI diminta mendorong seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan beserta salinan ijazah mereka, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Kedua, KPU RI bersama kementerian terkait didesak memfasilitasi verifikasi ulang secara independen terhadap keabsahan dokumen pendidikan seluruh anggota DPR RI yang masih aktif.
Ketiga, hasil pemeriksaan diminta disampaikan secara transparan dan dapat diakses masyarakat luas.
“Seluruh anggota DPR untuk secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat,” demikian tuntutan yang tercantum dalam petisi.
Inisiator menilai keterbukaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (good governance).
Media Sosial Ikut Bergemuruh: Desakan pemeriksaan ijazah anggota DPR RI ternyata tidak hanya berkembang di Change.org. Percakapan mengenai isu tersebut juga ramai menyebar di berbagai platform media sosial.
Sejumlah warganet membagikan tautan petisi sekaligus mengajak masyarakat ikut memberikan dukungan. Seruan agar seluruh legislator membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya pun bermunculan.
“Petisi cek ijazah anggota DPR, siapa saja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat,” tulis seorang warganet.
Komentar lainnya meminta tautan petisi agar dapat ikut berpartisipasi.
“Info link dong petisi agar anggota @dpr_ri mau menunjukkan ijazahnya,” tulis pengguna media sosial lainnya.
Bahkan, ada warganet yang menyatakan siap menyebarluaskan petisi tersebut agar semakin banyak masyarakat memberikan dukungan.
“Mana sudah ada belum petisi cek ijazah DPR?! Sini biar ku isi dan share sebanyak-banyaknya,” tulis akun lainnya.
Munculnya gelombang petisi ini memperlihatkan bahwa isu integritas pejabat publik semakin mendapat perhatian masyarakat. Polemik ijazah yang sebelumnya menjadi perbincangan nasional kini berkembang menjadi tuntutan keterbukaan yang lebih luas.
Meski demikian, banyaknya tanda tangan dalam petisi tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau pemalsuan ijazah oleh anggota DPR RI.
Verifikasi tetap harus dilakukan melalui mekanisme resmi, melibatkan lembaga berwenang, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Namun, satu hal menjadi sorotan: masyarakat menginginkan standar transparansi dan akuntabilitas yang sama bagi seluruh pejabat negara, tanpa memandang jabatan, partai politik, maupun kekuasaan.
Kini, bola berada di tangan lembaga-lembaga terkait. Apakah desakan publik ini akan ditindaklanjuti dengan langkah verifikasi yang terbuka dan menyeluruh, atau justru berhenti sebagai gelombang petisi di dunia maya? (red/akha)
