SUARASMR.NEWS JAKARTA – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede (YL) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat, profesional, dan objektif mengusut laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun tersebut.
Habiburokhman bahkan telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar perkara ini ditangani secara serius tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun, termasuk pejabat daerah.
“Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun,” tegas Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Legislator yang membidangi penegakan hukum itu menegaskan, laporan korban tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta penyidik segera menindaklanjuti setiap bukti dan keterangan saksi.
Bahkan, Habiburokhman meminta agar YL ditangkap dan ditahan apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum.
Ia juga menegaskan, apabila dugaan pemerkosaan tersebut terbukti melalui proses hukum, pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Dilaporkan Korban Berusia 21 Tahun
Sebelumnya, Polda NTT membenarkan tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang berinisial YL. Laporan tersebut disampaikan seorang mahasiswi berusia 21 tahun pada Kamis (12/11/2026).
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, laporan itu telah teregister dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Berdasarkan laporan korban, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu (11/11/2026) di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Henry menjelaskan, berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Namun, dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Setelah kejadian, korban disebut berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.
Polda NTT memastikan penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penyidik juga menyatakan memperhatikan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Penyidik Ajukan Visum dan Siapkan Pendampingan Psikologis
Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengungkapkan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal untuk mendalami laporan tersebut.
Langkah itu meliputi penerimaan laporan polisi, pelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum et repertum, serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.
Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis dan mendapatkan hasil visum. Selain itu, pendampingan psikologis bagi korban turut disiapkan.
Kini, penanganan laporan tersebut menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta secara transparan, memastikan perlindungan terhadap korban, sekaligus menjamin proses hukum berjalan adil tanpa memandang jabatan maupun kekuasaan. (red/niluh)
