SUARASMR.NEWS JAKARTA – Setelah sebulan menjalani masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mengaktifkan agenda legislasi dan pengawasan.
Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 resmi digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menandai dimulainya kembali aktivitas parlemen.
Masa reses yang berlangsung sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026 telah berakhir. Selama periode tersebut, para anggota DPR RI kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum kembali menjalankan tugas konstitusional di Senayan.
Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ini, Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato. Namun, hingga agenda pembukaan berlangsung, DPR belum mengungkap secara terperinci agenda lanjutan yang akan dibahas dalam forum tersebut.
RUU LLAJ Masuk Meja Konsultasi, Akademisi Dimintai Masukan
Tak hanya membuka masa sidang, sejumlah komisi DPR langsung bersiap menggelar pembahasan strategis. Komisi V DPR RI dijadwalkan menggelar konsultasi publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Forum tersebut menghadirkan sejumlah kalangan akademisi dan pakar transportasi, di antaranya Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM.
Konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam menghimpun pandangan akademis dan masukan keahlian sebelum perubahan regulasi sektor lalu lintas dan angkutan jalan dibahas lebih lanjut.
RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan Komisi III
Sementara itu, perhatian juga tertuju pada Komisi III DPR RI yang dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja.
Agenda utamanya adalah mendengarkan masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, salah satu rancangan regulasi yang berkaitan dengan upaya penguatan instrumen hukum dalam penanganan hasil tindak pidana.
Pembahasan tidak berhenti pada penyerapan pendapat para ahli. Komisi III juga akan melanjutkan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset bersama perwakilan pemerintah untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Tahapan ini menjadi bagian krusial dalam proses pembahasan karena berbagai ketentuan dalam rancangan undang-undang akan ditelaah dan dipertajam sebelum memasuki tahapan legislasi berikutnya.
Kembalinya DPR ke masa persidangan dengan agenda RUU Perampasan Aset dan perubahan UU LLAJ menandai dimulainya kembali sejumlah pekerjaan legislasi penting.
Publik kini menanti sejauh mana pembahasan tersebut mampu menghasilkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum. (red/ria)
