SUARASMR.NEWS JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Cholil Nafis melontarkan kritik keras kepada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Persoalan ini mencuat setelah Sahroni meminta MUI fokus mengurus sertifikasi halal dan tidak ikut campur dalam polemik penyelenggaraan konser.
Melalui akun X resminya, @cholilnafis, Cholil menilai pernyataan Sahroni menunjukkan belum dipahaminya tugas, fungsi, dan kedudukan MUI, termasuk peran organisasi tersebut dalam menyuarakan persoalan kebangsaan dan kemanusiaan.
Cholil menegaskan, sikap MUI yang mendukung kemerdekaan Palestina bukanlah persoalan yang berdiri di luar tugas kebangsaan. Menurutnya, sikap tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Ini banyak yang tak ngerti tentang tugas MUI. Ini soal peneguhan UUD 45 bahwa Indonesia anti penjajahan dan berpihak pada kemerdekaan Palestina, maka semua yang mendukung penjajahan harus kita tolak. Apa Sahroni yang anggota DPR RI itu paham ini ya?” tulis Cholil.
Cholil Luruskan Soal Sertifikasi Halal: Tak hanya menyinggung persoalan Palestina, Cholil juga mengoreksi anggapan bahwa sertifikasi halal merupakan pekerjaan utama yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan MUI.
Ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara resmi berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, MUI memiliki peran dalam penetapan kehalalan produk melalui mekanisme yang berlaku.
Cholil juga menegaskan bahwa MUI bukan lembaga pemerintah. MUI merupakan wadah musyawarah organisasi kemasyarakatan Islam yang menjalankan peran keagamaan, dakwah, serta amar makruf nahi mungkar.
Karena itu, menurut Cholil, ruang pengabdian MUI tidak semata-mata berkutat pada persoalan sertifikasi halal. Organisasi tersebut juga dapat menyampaikan pandangan mengenai kebangsaan, kemanusiaan global, dan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Berawal dari Penolakan Konser Andrea Bocelli: Polemik ini berawal dari sikap MUI yang menolak penyelenggaraan konser Andrea Bocelli dan Israel Houghton di Indonesia. Penolakan tersebut didasarkan pada penilaian MUI mengenai keterkaitan kedua penyanyi dengan Zionisme Israel.
Sikap itu kemudian mendapat tanggapan dari Ahmad Sahroni. Melalui unggahan di Instagram, politikus tersebut meminta MUI memusatkan perhatian pada urusan sertifikasi halal dan menyelesaikan pekerjaan internal organisasi.
“MUI fokus pada kerja-kerja Sertifikat Halal. Jangan urusin konser-konser, banyak tugas di internal MUI yang perlu dikerjakan,” tulis Sahroni.
Pernyataan tersebut memantik respons Cholil yang menilai peran MUI tidak bisa dipersempit hanya pada satu bidang pekerjaan. Bagi Cholil, menyuarakan sikap terhadap isu kemanusiaan dan persoalan sosial merupakan bagian dari peran MUI di tengah masyarakat.
Nama Ahmad Sahroni sebelumnya juga menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai demonstrasi di DPR menuai kontroversi pada Agustus 2025. Saat itu, ia menyebut pihak yang menginginkan pembubaran DPR sebagai orang bermental tolol.
Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dan menjadi bagian dari kontroversi yang berujung pada pencopotannya dari jabatan pimpinan Komisi III DPR.
Kini, polemik dengan MUI kembali menempatkan Sahroni dalam perdebatan publik. Persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan mengenai konser, melainkan juga menyangkut batas peran organisasi keagamaan dalam menyampaikan sikap terhadap isu kebangsaan dan kemanusiaan.
Di satu sisi, Sahroni meminta MUI memprioritaskan pekerjaan sertifikasi halal dan urusan internal. Di sisi lain, Cholil menegaskan bahwa peran MUI mencakup dakwah, amar makruf nahi mungkar, serta penyampaian pandangan atas persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan bangsa dan kemanusiaan. (red/akha)
