SUARASMR.NEWS – Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras dunia mengalami penurunan yang signifikan. Namun, hal ini tidak berdampak langsung pada penurunan harga beras.
Menurut Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Abra Talattov pemerintah seharusnya dapat segera menurunkan harga beras di tingkat konsumen dengan melepas cadangan berasnya.
“Saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Cadangan Beras Pemerintah (CBP) perlu dipertimbangkan dilepas lagi untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen,” kata Abra dikutip suarasmr.news, Senin (19/5/2025).
Abra Talattov, menjelaskan bahwa saat ini, stok beras yang dimiliki pemerintah mencapai 3,8 juta ton, angka tertinggi dalam 23 tahun terakhir.
“Peningkatan produksi beras, dipengaruhi sejumlah faktor. Pertama adalah musim yang cenderung lebih baik dari tahun lalu,” ujarnya.
Faktor berikutnya adalah kebijakan rafaksi beras dan gabah. Kebijakan ini memungkinkan Bulog untuk menyerap beras dan gabah dari petani, meskipun kualitasnya di luar standar.
“Padahal Bulog membeli gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp.6.500 per kilogram. Ketika Bulog menyerap beras dari petani dengan kualitas apapun, yang akan menanggung resikonya adalah Bulog,” sambung Abra.
Meskipun demikian di tingkat konsumen tetap tinggi. Abra Talattov menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan SPHP dan melepaskan kembali Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen.
Selain itu, kebijakan rafaksi beras dan gabah memungkinkan Bulog untuk menyerap beras dan gabah dari petani meskipun kualitasnya di luar standar.
Pemerintah telah resmi menaikkan HPP gabah mulai 15 Januari 2025, bertujuan untuk melindungi kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas pasokan beras nasional.
Menurutnya, dengan CBP yang melimpah, pemerintah menahan stok untuk menjaga harga di tingkat petani. Namun, hal ini memberikan beban kepada konsumen, yaitu harga beras yang tidak turun.
“Dengan CBP yang melimpah sekarang ini, pemerintah masih menahan stok tadi untuk menjaga harga di tingkat petani. Tapi disisi lain konsumen ada beban, yaitu harga beras yang tidak turun,” ucapnya.
Dalam jangka pendek, kebijakan ini memang menguntungkan petani. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa petani juga merupakan konsumen yang membeli kebutuhan pokoknya.
Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam kebijakan ini agar tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat.
Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dengan cadangan beras yang melimpah, pemerintah harus mampu menurunkan harga beras di tingkat konsumen tanpa mengorbankan kesejahteraan petani. (red/adb)
