SUARASMR.NEWS – Mahfud MD melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataannya dinilai jauh lebih keras dibanding kritik-kritik sebelumnya.
Kritik kali ini menyentuh langsung persoalan tata kelola, transparansi anggaran, hingga potensi kepentingan politik di balik program unggulan pemerintah tersebut.
Menurut Mahfud, persoalan MBG bukan sekadar soal pelaksanaan yang belum optimal, melainkan menyangkut dugaan masalah sistemik sejak dari perencanaan.
Soroti Anggaran Triliunan, Disebut Hanya Rp340 Miliar untuk Makanan: Salah satu sorotan paling mengejutkan adalah soal penggunaan anggaran.
Mahfud menyinggung adanya ketimpangan besar antara dana yang dialokasikan dan realisasi belanja makanan bagi penerima manfaat.
Dari total anggaran bernilai triliunan rupiah, disebut hanya sekitar Rp340 miliar yang benar-benar digunakan untuk makanan rakyat.
Sementara sisanya diduga mengalir ke berbagai pos lain yang tidak berhubungan langsung dengan pemenuhan gizi.
Salah satu pos yang disorot adalah pengadaan ribuan kendaraan operasional dari luar negeri.
“Kalau benar demikian, maka program ini bukan lagi sekadar program gizi, tetapi berubah menjadi program pengadaan yang dibungkus narasi gizi,” ujar Mahfud.
Data 82 Juta Penerima dan 19.000 Sapi Dipertanyakan: Mahfud juga mempertanyakan target 82 juta penerima manfaat yang dinilai tidak sinkron dengan data kemiskinan maupun kelompok rentan versi lembaga resmi.
Ia menilai pemerintah perlu membuka secara transparan metodologi penetapan angka tersebut agar publik memahami dasar kebijakan.
Tak hanya itu, Mahfud menyoroti laporan penyembelihan 19.000 ekor sapi untuk mendukung MBG. Menurutnya, laporan itu menimbulkan tanda tanya karena di lapangan banyak menu distribusi yang justru tidak memuat daging.
“Jika benar disembelih, ke mana distribusi dagingnya? Jika tidak, maka laporannya patut dipertanyakan,” katanya.
Insiden Keracunan Anak Jadi Alarm Besar: Kritik berikutnya menyasar kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di sejumlah daerah. Mahfud menilai insiden tersebut merupakan bukti lemahnya pengawasan kualitas makanan.
Menurut dia, angka puluhan ribu anak terdampak bukan persoalan kecil yang bisa dijawab hanya dengan klarifikasi naratif.
“Ini seharusnya menjadi dasar audit menyeluruh terhadap rantai distribusi dan standar keamanan pangan,” tegasnya.
Singgung Kewajiban Laporan ke DPR: Dari sisi hukum, Mahfud mengingatkan bahwa setiap program nasional dengan anggaran besar wajib memiliki mekanisme pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Ia mempertanyakan apakah lembaga pelaksana MBG telah menjalankan kewajiban pelaporan secara berkala dan transparan sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak, menurutnya, hal itu berpotensi menjadi persoalan serius dalam tata kelola negara.
Disebut Bisa Jadi Mesin Politik 2029: Mahfud juga mengingatkan potensi penggunaan program bantuan sosial sebagai alat konsolidasi politik menuju Pemilu Indonesia 2029.
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik memang selalu memiliki dimensi politik, namun akan berbahaya jika dijalankan tanpa transparansi, penuh masalah prosedur, dan tetap dipertahankan demi kepentingan elektoral.
Desakan Audit Independen Menguat: Dengan berbagai polemik tersebut, Mahfud menilai yang paling mendesak saat ini adalah audit independen terhadap seluruh rantai anggaran MBG, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga manfaat nyata di lapangan.
“Publik berhak tahu berapa yang benar-benar sampai ke anak-anak dan berapa yang hilang di tengah jalan,” tandasnya.
Program MBG sejak awal digadang sebagai langkah besar pemerintah menekan stunting dan memperbaiki gizi nasional. Namun kritik Mahfud menambah tekanan agar program ambisius itu dijalankan secara bersih, transparan, dan tepat sasaran. (red/arif)
