MBG Sarat Persoalan, Saatnya Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Langsung Tunai
Oleh: Arie Khauripan
SUARASMR.NEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas dengan tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Namun dalam pelaksanaannya, program yang menelan anggaran sangat besar ini mulai menuai berbagai kritik dan persoalan di lapangan.
Sejumlah laporan menunjukkan masih adanya kendala distribusi, kualitas makanan yang tidak merata, keterlambatan penyaluran, hingga munculnya kasus makanan yang diduga kurang layak konsumsi di beberapa daerah.
Di sisi lain, besarnya biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, daya beli masyarakat yang terus tertekan, serta meningkatnya kebutuhan pokok rumah tangga, muncul pandangan bahwa anggaran MBG akan lebih bermanfaat apabila sebagian atau seluruhnya dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT dinilai memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.
Kedua, keluarga penerima manfaat memiliki keleluasaan menentukan kebutuhan yang paling mendesak, baik untuk membeli makanan bergizi, membayar biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya.
Selain itu, penyaluran BLT relatif lebih sederhana dan dapat mengurangi potensi pemborosan anggaran yang sering muncul dalam program berbasis pengadaan barang dan jasa.
Dengan sistem digital yang kini semakin berkembang, pemerintah juga memiliki peluang lebih besar untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat diawasi secara transparan.
Tentu saja, gagasan mengalihkan MBG menjadi BLT bukan berarti mengabaikan pentingnya pemenuhan gizi anak. Justru yang menjadi perhatian adalah bagaimana setiap rupiah uang rakyat dapat memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat.
Ketika banyak keluarga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat tekanan ekonomi, bantuan dalam bentuk uang tunai dinilai lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi masing-masing rumah tangga.
Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi secara objektif terhadap pelaksanaan MBG. Program yang baik bukanlah program yang dipertahankan tanpa kritik, melainkan program yang berani diperbaiki ketika ditemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya.
Pada akhirnya, tujuan utama kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika Bantuan Langsung Tunai terbukti lebih efektif, lebih tepat sasaran, dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dibandingkan MBG.
Maka tidak ada salahnya pemerintah mempertimbangkan kembali arah kebijakan tersebut. Sebab yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan sekadar program yang besar dan ambisius, melainkan program yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan mereka sehari-hari. (red/akha)
